Pemilu Presiden Indonesia 2024 dan Efeknya Pada Sektor Kripto

Pemilihan Umum Indonesia akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Apakah hasil pemilu Indonesia akan berpengaruh besar terhadap harga kripto? Jawabannya tidak. Sampai saat ini harga kripto masih mendapatkan pengaruh kuat dari kondisi pemerintahan dan politik di Amerika Serikat.

Meski tidak memiliki pengaruh terhadap harga, tetapi hasil pemilu sedikit banyak dapat mempengaruhi pendekatan pemerintah Indonesia terhadap aset kripto dalam sisi pengembangan dan regulasi. 

Di bawah masa kepemimpinan Joko Widodo (2014-2024) perkembangan mengenai regulasi kripto berlangsung dengan progresif. Pemerintah telah memberikan legalitas pada 501 aset kripto yang dapat diperdagangkan di exchange terdaftar, penerapan pajak kripto, hingga pembentukan ekosistem kripto lengkap dari mulai pedagang aset kripto, bursa kripto, kliring, dan depositori. 

Pengembangan sektor dan regulasi kripto di Indonesia diproyeksi masih akan terus berlanjut dengan adanya perpindahan pengawasan regulasi aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditargetkan selesai pada 2025. 

Baca juga: 3 Perubahan Baru pada Lanskap Aset Kripto Indonesia 2023

Sektor Kripto di Era Presiden Baru

Lalu akan seperti apa kondisi sektor kripto di Indonesia dengan presiden yang baru? Jawabannya, tentu baru bisa kita dapatkan saat pemerintahan yang baru berjalan. Namun, sebagai gambaran kita dapat melihat bagaimana pendekatan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia terhadap sektor kripto.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tidak secara gamblang menyebutkan soal kripto dan teknologinya. Melihat masa kampanye dan program kerja, pasangan ini lebih berfokus pada perubahan dan perbaikan kebijakan yang dianggap tidak berjalan dengan efektif.

Ini mungkin saja akan berdampak dengan sektor kripto yang sangat baru diregulasi, sehingga banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya aturan pajak yang mendapatkan reaksi pro dan kontra dari pelaku industri.

Berbicara soal pajak, dilansir dari Coindesk Indonesia, Muhaimin Iskandar pada 2022 menyarankan pengenaaan pajak terhadap transaksi kripto untuk pendapatan negara. Ia juga meminta regulasi yang ketat termasuk pengawasan aset kripto oleh OJK. 

Di sisi lain, tim dari pasangan nomor urut satu, Tom Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2017 menyatakan dukungannya kepada aset kripto, salah satunya adalah Bitcoin. Dilansir dari CNN Indonesia, Tom berpendapat Bitcoin memiliki potensi inovasi yang besar. 

Pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu paslon yang paling gamblang menyebutkan soal kripto dan teknologinya.

Gibran, cawapres yang menuai kotroversi dalam pemilu 2024 ini mengatakan pada debat di bulan Desember ingin menyediakan ahli blockchain dan kripto untuk meningkatkan sektor teknologi di Indonesia. 

Baca juga: Capres Amerika Serikat Bakal Debat Kripto

Kendati demikian, bagaimana ahli tersebut akan diserap dan diberdayakan belum dirinci lebih lanjut. Sementara itu, tim di balik pasangan nomor urut dua, Zulkifli Hasan, yang masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia berharap aset kripto dapat berdampingan dengan pemerintah 

Terakhir adalah pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan ini juga relatif tidak menyebutkan aset kripto dalam kampanyenya. Namun, pada 2022 saat NFT Ghozali viral, Ganjar yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah memuji kreativitas NFT. Ia menilai kisah sukses NFT Ghozali dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. 

Dikutip dari Antara, Sandiaga Uno yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia mengatakan bahwa kripto, Non Fungible Token (NFT), dan metaverse adalah bagian dari inovasi yang akan mengubah dunia. Sandi merupakan tim pendukung pasangan nomor urut tiga.

Baca juga: Daftar Exchange Kripto Paling Banyak Digunakan Investor Indonesia

Harapan Agar Sektor Kripto Terus Dikembangkan

Sejauh ini aset kripto dan blockchain belum menjadi sektor yang mendominasi pembicaraan masing-masing pasangan dibandingkan dengan pembicaraan seputar hilirisasi dalam periode kampanye lalu.

Walaupun belum dijadikan prioritas dan bahasan utama, diharapkan pemerintah Indonesia, siapa pun presidennya kelak akan terus mengembangkan kripto dari sisi teknologi, kegunaan, dan regulasi, mengingat besarnya potensi kripto bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih mudah.