Wali Amanat AS Tolak Rencana Reorganisasi FTX

Rencana reorganisasi FTX kini tengah menghadapi tantangan, terutama dari Wali Amanat Amerika Serikat dan kreditor yang mulai mengajukan keberatannya menjelang sidang konfirmasi yang dijadwalkan pada tanggal 7 Oktober mendatang.

Baca juga: 10 Fakta Mengejutkan dari Dokumen Kebangkrutan FTX

Wali Amanat AS yang mengawasi sidang kebangkrutan FTX, Andrew R. Vara, mengajukan keluhan pada 23 Agustus yang menyoroti sejumlah isu, termasuk imunitas hukum yang diberikan kepada beberapa entitas yang terlibat dalam proses kebangkrutan.

Dalam pengajuannya itu, Vara berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diusulkan dalam rencana reorganisasi tersebut terlalu luas, melampaui batasan yang umumnya diatur oleh undang-undang.

“Imunitas semacam itu akan jauh melebihi perlindungan yang biasanya diberikan kepada agen properti yang pekerjaannya dan kompensasinya tunduk pada persetujuan dan pengawasan Pengadilan selama proses kasus kebangkrutan,” tegas Vara dalam pengajuannya.

Selain itu, Vara juga menyoroti ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kreditor, di mana kreditor dengan klaim di bawah US$50.000 hanya akan menerima ganti rugi sebesar 119%, sedangkan kreditor dengan klaim lebih besar dapat menerima hingga 143%. Vara menilai ketidaksetaraan ini tidak dapat diterima, terutama karena FTX diperkirakan memiliki cukup dana untuk membayar semua kreditor secara proporsional.

Lebih lanjut, Wali Amanat FTX tersebut juga menolak dimasukkannya biaya terkait kebocoran data Kroll pada tahun 2023 ke dalam rencana tersebut, yang seharusnya tidak dibebankan kepada properti debitur. Ia juga mengkritik para agen properti yang meminta kompensasi senilai jutaan dolar AS untuk menangani kebocoran data itu.

Dengan mempertimbangkan berbagai keberatan ini, Vara mendesak pengadilan untuk menolak rencana reorganisasi FTX kecuali perusahaan tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah yang telah diidentifikasi dengan memadai.

Baca juga: FTX Setuju Bayar Rp204,8 Triliun untuk Akhiri Gugatan CFTC

Kreditor Ikut Menyuarakan Kekhawatiran Mereka

Selain keluhan yang diajukan oleh Wali Amanat AS, sekelompok kreditor FTX yang dipimpin oleh Sunil Kavuri bersama dua perwakilan lainnya juga turut mengajukan keluhan terpisah, dengan sebagian besar keberatan mereka sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wali Amanat AS.

Kavuri berpendapat bahwa rencana reorganisasi FTX tersebut telah melanggar kode etik kebangkrutan dan memberikan imunitas hukum yang terlalu luas untuk beberapa pihak.

Adapun dirinya menekankan bahwa kreditor seharusnya memiliki opsi untuk menerima pembayaran dalam bentuk aset kripto, bukan dalam bentuk ganti rugi setara dolar AS. 

Baca juga: FTX Ingin Bayar Ganti Rugi Uang Tunai, Kreditur Protes!

Menurutnya, ganti rugi dalam bentuk kripto dapat membantu kreditor menghindari beban pajak yang berlebihan, sehingga pemulihan yang diterima setelah pajak bisa lebih optimal.

Meski mendapat berbagai keluhan, FTX mengklaim bahwa rencana reorganisasinya telah mendapat dukungan kuat dari mayoritas kreditor, dengan lebih dari 95% dari mereka telah mendukung rencana itu. Jumlah suara tersebut mewakili 99% dari klaim yang dipilih berdasarkan nilainya. 

Baca juga: Analis Ini Sebut Refund FTX Bisa Jadi Positif Bagi Pasar Kripto