OJK Sebut Bank Boleh Memiliki Aset Kripto Asal Penuhi Syarat Ini

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara mengatakan bank boleh memiliki aset krito dengan syarat memenuhi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion OJK bersama Redaktur Media Massa di Balikpapan (3/3/2023).

Pada prinsipnya bank boleh memiliki aset kripto, asalkan ATMR-nya 1250%. Peraturan internasional seperti itu. Jadi sebenarnya boleh tapi agak di persulit karena faktor risikonya,” ungkap Mirza.

Meskipun begitu, belum ada pernyataan resmi yang mengindikasikan bahwa lembaga keuangan diperbolehkan memfasilitasi kripto.

Baca Juga: Beda CBDC Dan Cryptocurency

Ketentuan ATMR OJK

ATMR adalah metode perhitungan risiko kredit yang digunakan oleh bank untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan portofolio kredit mereka.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan pihak bank untuk menghitung nilai eksposur ATMR guna menentukan jumlah modal yang dibutuhkan oleh bank untuk memastikan kecukupan modal.

Adapun, ketentuan ATMR 1250% yang disebut oleh Mirza termasuk kategori tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi persentase ATMR, semakin tinggi pula risiko kredit yang dimiliki oleh bank dan semakin besar pula kebutuhan modalnya.

Sebagai perbandingan, standard ATMR yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah 8%. Dengan begitu, ATMR 1250% dapat dianggap sebagai risiko kredit yang sangat tinggi.

Bank yang memiliki persentase ATMR sebesar itu harus memastikan bahwa mereka memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kredit yang tinggi tersebut.

Ketua OJK Larang Lembaga Keuangan Fasilitasi Kripto

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menegaskan larangan lembaga jasa keuangan untuk memfasilitasi aset kripto (25/1/2022). Larangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

View this post on Instagram

A post shared by Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia)

Lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank, tidak diperbolehkan untuk memiliki atau melakukan transaksi dengan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya.

Larangan tersebut tercantum dalam peraturan Bank Indonesia (BI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Implementasi Teknologi Finansial yang Inovatif dan Pengendalian Risiko Teknologi Finansial yang Inovatif.

Dalam peraturan tersebut, BI menyatakan bahwa mata uang digital, termasuk aset kripto, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan tidak diakui sebagai alat tukar yang sah di negara ini.

Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia tidak diizinkan untuk melakukan jual beli, pertukaran, maupun investasi dalam bentuk aset kripto.

Tanggapan Pelaku Industri Mengenai Integrasi Bank dan Industri Kripto

Dalam media briefing Bulan Literasi Kripto (24/2/2023), pembahasan mengenai integrasi bank dan industri kripto sempat disinggung. Salah seorang pegawai bank terkemuka menyampaikan aspirasi terkait ketertarikan sektor bank untuk menyediakan inovasi layanan kripto.

Aspirasi tersebut disambut positif oleh sejumlah pelaku industri. Ketua Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi bank dan industri kripto bekerja sama dilihat dari sisi bisnis dan teknologi.

Baca Juga: Ketua Aspakrindo: Butuh Lebih Banyak Variasi Produk Kripto di Indonesia

Secara bisnis itu memungkinkan, secara teknologi memungkinkan. Kalau di kripto secara spesifik ada levelnya. Level paling atas adalah sistem pembayaran. Kalau sekarang membicarakan kripto sebagai investasi dan jual-beli itu masih di level bawah, sebagai underlying di level tengah,” ungkapnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis melihat ada potensi yang besar dalam kerjasama antara lembaga jasa keuangan (LJK) dan pertukaran kripto. Namun, ada hambatan dari sisi regulasi.

“Kita melihat bagaimana mengatasi bottleneck yang ada, mungkin apakah regulasi yang menyebabkan kita belum bersinergi. Setelah transisi mungkin akan ada potensi lebih banyak. Product integration untuk entertainment atau pengiriman uang,” ungkapnya.

Saat ini, regulaasi kripto sedang berada pada tahap transisi kewenangan, sebelumnya dinaungi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) beralih ke Otoritas Jasa keuangan (OJK). Masa transisi diperkirakan akan berlangsung 2 tahun terhitung sejak disahkannya UU PPSK (13/01/2023).

Bank Asing yang Sudah Memfasilitasi Kripto

Beberapa negara telah memperbolehkan lembaga keuangan (bank) untuk memfasilitasi aset kripto. Berikut daftar 5 bank yang telah menyediakan layanan kripto:

1. JPMorgan Chase (Amerika Serikat): JPMorgan Chase menjadi institusi perbankan pertama di AS yang menyediakan layanan kripto sejak Juli 2021. JPMorgan Chase memperkenalkan JPM Coin, yaitu mata uang digital internal yang terkait dengan USD, dan digunakan untuk transaksi antara klien bank secara instan.
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/BBVA (Spanyol): BBVA merupakan salah satu bank terbesar di Eropa dan telah berinvestasi pada Coinbase, platform perdagangan kripto terkemuka di dunia. BVA telah memasukkan aset kripto ke dalam penawaran perbankan anak perusahaan Swiss-nya sejak 2021.
3. Swissquote (Swiss): Swissquote telah memperkenalkan layanan perdagangan kripto untuk kliennya sejak April 2021. Melalui platform Swissquote, klien bank dapat membeli, menjual, dan menyimpan kripto seperti Bitcoin dan Ethereum.
4. Standard Chartered (Inggris): Standard Chartered telah bekerja sama dengan Northern Trust untuk meluncurkan platform perdagangan kripto untuk investor institusional pada 2021. Platform ini memberikan akses ke kripto seperti Bitcoin dan Ethereum serta menyediakan layanan kustodian untuk menyimpan kripto tersebut.
5. Fidor Bank (Jerman): Fidor Bank adalah bank online Jerman yang telah memperkenalkan layanan perdagangan kripto yang terintegrasi dengan aplikasi perbankannya sejak 2014. Klien bank dapat membeli dan menjual kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dengan mudah melalui aplikasi tersebut.

Bank Asing Sudah Adopsi Kripto, Kenapa Bank di Indonesia Belum?

Wimboh sempat menyoroti lembaga perbankan di luar negeri yang telah mengadopsi layanan kripto. Dilansir dari CNBC, ini dikarenakan bank di luar negeri yang menyediakan layanan kripto adalah bank investasi. Sedangkan, notabene bank di Indonesia adalah bank umum.

“Perbankan Indonesia tidak boleh melakukan hal yang spekulatif karena harus melindungi nasabah. Di luar negeri, bank yang menjual kripto boleh jadi adalah bank investasi yang memiliki sumber-sumber dana jangka panjang,” kata Wimboh.

Ada perbedaan mendasar antara bank umum dan bank investasi. Terutama jika dilihat dari fokus utama kegiatan yang dilakukan.

Bank umum merupakan institusi keuangan yang melayani masyarakat umum maupun perusahaan. Layanan yang diberikan, antara lain simpanan, deposito, kredit, pinjaman, dan pembayaran.

Contoh bank umum di Indonesia, antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA.

Sementara itu, bank investasi merupakan institusi keuangan yang lebih fokus pada aktivitas investasi, seperti membeli dan menjual saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

Bank investasi biasanya melayani klien institusional seperti perusahaan dan institusi keuangan besar, serta investor individu dengan tingkat kekayaan yang tinggi.

Contoh bank investasi di Indonesia antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities. Bank-bank ini fokus pada kegiatan investasi, seperti perdagangan saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya.

Namun, bank investasi dan bank umum tidak selalu membedakan diri dengan jelas dan ada beberapa bank yang menyediakan layanan keduanya.

Pengintegrasian bank dan kripto membutuhkan pertimbangan yang matang dari aspek regulasi, kesiapan industri kripto dan pihak perbankan.

Baca Juga: 3 Peristiwa Kripto Layak Diperhatikan Pekan Ini!