Berita Regulasi · 7 min read

Joe Biden Keluarkan Perintah Eksekutif Crypto dan CBDC Minggu Depan

Perintah Eksekutif Crypto dan CBDC Minggu Depan

Menurut pernyataan Jennifer Schonberger, White House akan mengeluarkan perintah eksekutif pada awal minggu depan yang mengarahkan lembaga pemerintah untuk mempelajari berbagai aspek ruang aset digital dengan tujuan menciptakan kerangka peraturan yang komprehensif.

Presiden Joe Biden juga telah memerintah Kantor Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan untuk mempelajari potensi peluncuran mata uang digital bank sentral (CBDC) yang dikeluarkan Amerika Serikat.

Selain itu, Alondra Nelson selaku Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi akan memberikan evaluasi tentang infrastruktur yang dibutuhkan Amerika Serikat untuk mendukung dolar digital. 

Badan tersebut juga akan mengeluarkan laporan kepada Presiden mengenai Distributed Ledger Technology (DLT) dalam waktu 180 hari, dengan pembaruan yang diharapkan tentang dampak lingkungannya dalam 545 hari.

Perintah Eksekutif Crypto dan CBDC

Perencanaan perintah eksekutif crypto dan CBDC tersebut akan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan yang mempelajari masalah stabilitas keuangan yang dihasilkan dari pengenalan cryptocurrency.

SEC, CFTC, The Fed, FDIC, dan Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi pasar, seperti mencari metode yang efisien untul mengurangi risiko pada instrumen cryptocurrency.

Sementara Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Komisi Perdagangan Federal, dan Kantor Kejaksaan Agung akan mempelajari dampak aset digital pada persaingan pasar. Direktur dan ketua dari dua agensi yang disebutkan di atas, masing-masing, akan meninjau masalah privasi untuk ruang tersebut.

Secara keseluruhan, perintah eksekutif yang dianjukan Presiden ke-81 Biden telah ditandatangani sejak masa jabatannya pada Januari 2021 dan dilaporkan akan digunakan untuk mengembangkan kerangka peraturan komprehensif untuk aset digital di Amerika Serikat.

Meski cryptocurrency jarang disebutkan dalam perintah eksekutif selama sejarah Amerika Serikat, teknologi ini telah melalui tiga pemerintahan terakhir.

Pemerintahan sebelumnya mengeluarkan 220 perintah eksekutif selama empat tahun, sementara Presiden Barack Obama mengeluarkan 276 perintah selama dua masa jabatannya.

Pada Maret 2018, Donald Trump mengeluarkan perintah yang melarang penduduk AS terlibat dalam transaksi “mata uang digital, koin digital, atau token digital apa pun” yang dirilis oleh pemerintah Venezuela, mengacu pada token Petro negara itu. 

Mantan presiden itu juga menyebutkan “penipuan mata uang digital” dalam perintah Juli 2018 yang membentuk satuan tugas yang menangani integritas pasar dan penipuan konsumen.

Baca Juga: WhatsApp Uji Coba Pembayaran Crypto di Amerika Serikat

Disclaimer

Konten baik berupa data dan/atau informasi yang tersedia pada Coinvestasi hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan referensi, BUKAN saran atau nasihat untuk berinvestasi dan trading. Apa yang disebutkan dalam artikel ini bukan merupakan segala jenis dari hasutan, rekomendasi, penawaran, atau dukungan untuk membeli dan menjual aset kripto apapun.

Perdagangan di semua pasar keuangan termasuk cryptocurrency pasti melibatkan risiko dan bisa mengakibatkan kerugian atau kehilangan dana. Sebelum berinvestasi, lakukan riset secara menyeluruh. seluruh keputusan investasi/trading ada di tangan investor setelah mengetahui segala keuntungan dan risikonya.

Gunakan platform atau aplikasi yang sudah resmi terdaftar dan beroperasi secara legal di Indonesia. Platform jual-beli cryptocurrency yang terdaftar dan diawasi BAPPEBTI dapat dilihat di sini.

author
Rossetti Syarief

Editor

arrow

Terpopuler

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

#SemuaBisaCrypto

Belajar aset crypto dan teknologi blockchain dengan mudah tanpa ribet.

Coinvestasi Update Dapatkan berita terbaru tentang crypto, blockchain, dan web3 langsung di inbox kamu.