Amerika Serikat Terancam Shutdown, Apa Dampaknya untuk Kripto?

Pemerintah AS terancam shutdown karena parlemen belum mencapai kesepakatan anggaran. Penundaan ini disinyalir dapat memberikan pengaruh pada kripto.

---

Definisi Government Shutdown Pemerintah AS

Government shutdown adalah keadaan ketika pemerintah suatu negara, khususnya Amerika Serikat, menghentikan sebagian atau seluruh operasinya karena anggota parlemen belum mencapai kesepakatan tentang anggaran.

Selama periode government shutdown, sejumlah layanan pemerintah akan dihentikan sementara karena anggaran untuk operasional pemerintah tidak tersedia. Salah satu layanan pemerintah yang akan ditutup ialah Komite Layanan Keuangan.

Baca juga: Mengenal Stimulus Ekonomi dan Perannya

Pencetus ‘Government Shutdown’

Ketua DPR AS, Kevin McCarthy, mendapat tekanan politik dari anggota partainya sendiri mengenai rencana anggaran AS. Perdebatan mengenai rencana anggaran AS muncul setelah pertarungan politik berkepanjangan mengenai kenaikan plafon utang (debt ceiling) AS pada bulan Mei.

Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang penangguhan plafon utang pemerintah AS pada Kamis (1/6). Hal ini dilakukan guna menghindari gagal bayar.

Baca Juga: Polemik Debt Ceiling AS dan Pengaruhnya Terhadap Bitcoin

Namun, tampaknya penandatanganan undang-undang tersebut hanyalah solusi sementara. Polemik ini terus berlanjut karena parlemen gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan untuk ditandatangani oleh presiden.

1) This week in Congress and crypto: Happy shutdown/Gensler week! While most folks are rightfully focused on the likely shutdown, crypto has a big week in DC. @GaryGensler in front of @FinancialCmte, @brian_armstrong on the Hill, and rumors of a pathway for crypto legislation…

— Ron Hammond (@RonwHammond) September 25, 2023

Sebelumnya, potensi government shutdown telah diprediksi oleh lembaga penelitian Cato Institute dan Asosiasi Blockchain AS, Ron Hammond. Mereka khawatir bahwa utang yang terus meningkat dapat merusak reputasi global Amerika dan berpotensi mempengaruhi investasi swasta dan stabilitas ekonomi.

Baca Juga: CEO Circle Ungkap Dua Solusi Hentikan Dedolarisasi AS

Sejak tahun 1976, telah terjadi setidaknya 18 kali government shutdown pemerintah AS, dengan rentang durasi mulai dari 1 hingga 21 hari.

Government shutdown paling lama terjadi di era pemerintahan Donald Trump, yaitu selama 35 hari terhitung dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019.

Hitung Mundur Tahun Fiskal Baru

Parlemen akan mengadakan sidang pada 26 September untuk mengatasi masalah ini, sementara Senat menyiapkan rencana pendanaan sementara.

Anggota parlemen memiliki waktu hingga 30 September untuk mencapai kesepakatan tentang rencana anggaran sebelum tahun fiskal berikutnya dimulai.

Jika kongres parlemen tidak berhasil menyetujui rencana anggaran, maka government shutdown akan berlangsung pada Minggu (1/10) tepat pukul 12.01 siang waktu AS.

Dampak Terhadap Investor dan Pasar Kripto

Terjadinya government shutdown dapat berdampak pada kepercayaan investor serta pertumbuhan ekonomi AS.

Ahli strategi di Goldman Sachs mengatakan kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi AS hingga 0,2% untuk setiap program.

Selain itu, government shutdown akan menyebabkan pemangku kebijakan dan investor menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sebab, data-data penting seperti laporan data pekerja dan CPI, penjualan ritel, perumahan baru dan laporan penjualan rumah baru untuk bulan September tidak akan dipublikasikan.

Government shutdown juga dapat berpotensi memengaruhi perkembangan regulasi kripto. Pada bulan Juli, Komite Layanan Keuangan telah memberikan dukungan kepada sejumlah rancangan undang-undang terkait mata uang kripto di AS, yang terdiri dari:

• Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT).
• The Blockchain Regulatory Certainty Act.
• The Clarity for Payment Stablecoins Act and the Keep Your Coins Act.

Rencananya, regulasi ini akan segera masuk dalam tahap pemungutan suara di parlemen. Tetapi, potensi government shutdown mungkin akan mengakibatkan penundaan dalam kemajuan regulasi kripto.

Baca Juga: Pemerintah AS Punya Bitcoin Senilai Rp69 Triliun!