10 Negara yang Melegalkan Bitcoin

Perjalanan Bitcoin dari aset kripto menjadi pemberi pengaruh ekonomi global menandai salah satu perkembangan paling menarik dalam keuangan modern.

Ketika negara-negara bergulat dengan pesatnya perubahan teknologi, semakin banyak orang yang tidak hanya mengakui kehadiran Bitcoin tetapi juga memasukkannya ke dalam tatanan perekonomian mereka.

Di artikel ini terdapat 10 negara di mana Bitcoin telah diterima secara ramah dan dapat digunakan secara legal dalam bentuk aset investasi. 

Amerika Serikat

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan panduan tentang Bitcoin sejak tahun 2013.

Departemen Keuangan telah mendefinisikan Bitcoin sebagai mata uang yang dapat dikonversi dengan nilai setara dengan mata uang riil atau mata uang yang dapat bertindak sebagai penggantinya. Namun di AS Bitcoin bukan merupakan “alat pembayaran yang sah.”

Berdasarkan undang-undang AS saat ini, setiap entitas yang mengelola atau menukarkan Bitcoin, seperti bursa mata uang kripto dan pemroses pembayaran, termasuk dalam definisi bisnis layanan uang (MSB). Oleh karena itu, MSB tunduk pada Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan harus mendaftar ke Departemen Keuangan AS dan mengajukan laporan transaksi di atas US$10.000.

Selain itu, Departemen Keuangan AS dan FinCEN telah menciptakan strategi dan membantu proses legislatif untuk mengembangkan peraturan, serta menetapkan prioritas nasional untuk pelacakan dan pelaporan mata uang kripto.

Jepang 

Pada tanggal 7 Maret 2014, Kabinet Jepang membuat keputusan penting dengan mengakui legalitas penerimaan Bitcoin sebagai imbalan atas barang atau jasa. Lanskap peraturan mengambil bentuk yang lebih jelas pada bulan April 2017, ketika bisnis pertukaran mata uang kripto di Jepang berada di bawah lingkup Undang-Undang Layanan Pembayaran. 

Berdasarkan undang-undang ini, bursa mata uang kripto harus mendaftar dan mematuhi beberapa persyaratan termasuk pencatatan, langkah-langkah keamanan, dan perlindungan pengguna, selaras dengan peraturan anti pencucian uang. 

Undang-undang tersebut mendefinisikan “mata uang kripto” secara eksplisit sebagai nilai properti yang disimpan secara elektronik di perangkat elektronik, tanpa mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, pemerintah Jepang mengakui daya beli mata uang kripto, meskipun tidak menganggapnya sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak diterbitkan oleh bank sentral. 

Korea Selatan

Korea Selatan telah memiliki aturan yang mengatur transaksi mata uang kripto melalui Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu (“Amandemen Maret 2020”), yang berlaku sejak Maret 2021. 

Undang-undang tersebut memberikan kerangka peraturan untuk mata uang kripto serta layanan dan aktivitas terkait, secara resmi melegalkan mata uang kripto di Korea Selatan dan mewajibkan tindakan kepatuhan tertentu. Amandemen Maret 2020 mewajibkan semua penyedia layanan aset virtual Korea untuk melakukan hal berikut:

• Mendaftarkan rekening bank resmi (sesuai dengan ketentuan tahun 2018) dan memberikan pelanggan rekening bank dengan nama asli yang disimpan di bank yang sama;
• Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (“ISMS”) dari Badan Keamanan Internet Korea (“KISA”);
• Memberikan semua rincian perusahaan dan rincian rekening bank kepada Unit Intelijen Keuangan Korea (“KoFIU”); Dan
• Menerapkan prosedur Anti Pencucian Uang/Kenali Pelanggan Anda (“AML-KYC”) yang diperluas.
• Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan terus berupaya dan mengadvokasi amandemen kode pajak untuk memungkinkan perpajakan mata uang kripto.

Kanada 

Bitcoin di Kanada dipandang sebagai komoditas oleh Badan Pendapatan Kanada (CRA) untuk tujuan pajak penghasilan.

Pendapatan apa pun dari transaksi menggunakan Bitcoin dianggap sebagai pendapatan bisnis atau keuntungan modal dan harus dilaporkan demikian. Kanada menganggap pertukaran mata uang kripto sebagai bisnis layanan uang. 

Hal ini menempatkan mereka di bawah lingkup Undang-Undang Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Pendanaan Teroris (undang-undang APU/PPT versi Kanada). Akibatnya, pertukaran kripto harus mendaftar ke Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC), melaporkan transaksi mencurigakan, mematuhi rencana kepatuhan, dan bahkan menyimpan catatan tertentu.

Indonesia 

Bitcoin sudah legal di Indonesia hanya saja bukan sebagai alat pembayaran sah. Mata uang ini resmi diakui sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka setelah Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis aturan soal perdagangan kripto.

Bitcoin di Indonesia legal diperdagangkan di pertukaran kripto yang sudah berlisensi. Tak hanya melegalkan Bitcoin dan ratusan aset kripto lainnya, Indonesia juga sudah memiliki ekosistem kripto lengkap dari pedagang, bursa, kliring, dan depositori. 

Baca juga: Indonesia Peringkat Kelima Crypto Degen Dunia

Australia

Di Australia, mata uang kripto legal namun sebagian besar tidak diatur. Banyak aset kripto dan aset digital lainnya umumnya tidak dianggap sebagai produk keuangan sehingga platform tempat kamu  membeli dan menjual kripto mungkin tidak diatur oleh regulator perusahaan, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Kendati demikian, Kantor Perpajakan Australia memandang Bitcoin sebagai aset keuangan dengan nilai kena pajak berdasarkan peristiwa tertentu. 

Ketika orang Australia menjual, menukar, memperdagangkan, memberi hadiah, menggunakan Bitcoin dalam transaksi, atau mengubahnya ke mata uang fiat, mereka memicu pajak capital gain.

Kantor perpajakan juga mengharuskan warga Australia untuk mencatat semua transaksi yang mereka lakukan menggunakan Bitcoin untuk perpajakan.

Baca juga: ETF Bitcoin Spot Pertama Resmi Diperdagangkan di Australia

El Salvador

Ketika negara lain melegalkan Bitcoin tetapi bukan sebagai alat pembayaran resmi. El Salvador menjadi negara pertama dan satu-satunya untuk saat ini yang mendeklarasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah setelah Presiden Nayib Bukele menerima persetujuan dari Kongres untuk mengadopsinya sebagai bentuk pembayaran.

Dalam perkembangannya El Salvador telah memasukan lebih dari 2.000 Bitcoin ke dalam neraca perekonomiannya, negara ini bahkan menawarkan kewarganegaraan bagi investor Bitcoin yang ingin berinvestasi ke negara tersebut. 

Baca juga: El Salvador Berhasil Tambang 474 BTC dengan Energi Panas Bumi

Hong Kong  

Hong Kong telah merangkul Bitcoin dan aset kripto dengan peraturan yang lebih jelas.  Pada bulan Juni 2023, setelah berdiskusi dengan industri mata uang kripto dan pemangku kepentingan lainnya, Hong Kong menerapkan rezim lisensi baru untuk Platform Perdagangan Aset Virtual (VATPs). 

Setiap bursa yang beroperasi di Hong Kong harus mengajukan izin khusus ke Komisi Sekuritas dan Bursa Hong Kong atau SFC. Lembaga tersebut akan melisensikan bursa VATP terpusat yang beroperasi di atau menargetkan Hong Kong, berkontribusi terhadap stabilitas pasar dan perlindungan investor. Hong Kong juga menjadi negara pertama di kawasan Asia yang memiliki ETF Bitcoin spot. 

Baca juga: ETF Bitcoin Spot Hong Kong Segera Diperdagangkan, Ini Mekanismenya

Malaysia 

Di Malaysia, sama seperti negara lain pada umumnya, Bitcoin masih belum diakui sebagai alat pembayaran namun aset kripto tersebut telah diregulasi di bawah Komisi Sekuritas Malaysia (SCM) yang menerbitkan Capital Markets and Services Order tahun 2019, yang mengklasifikasikan mata uang dan token digital tertentu sebagai sekuritas.  

Pada tahun 2021, SCM mengubah persyaratan Aturan Perjalanan kripto ke kerangka nasional Malaysia melalui amandemen Pedoman Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk Lembaga Pelapor di Pasar Modal, Pedoman SC-GL/AML-2014 (R2-2021. Aturan Perjalanan Kripto mulai berlaku di Malaysia pada 1 April 2022. 

Thailand 

Di Thailand, Bitcoin dan aset kripto dianggap sebagai aset digital berdasarkan Keputusan Darurat Thailand tentang Bisnis Aset Digital. Keputusan tersebut mengatur perdagangan sekunder dalam kripto dan penawaran koin awal (ICO). 

Baca juga: Thailand Resmi Bebaskan Pajak Penghasilan Aset Kripto

Pertukaran Crypto harus mendapatkan lisensi dari Komisi Keamanan dan Pertukaran Thailand (SEC). Selain itu, operator aset digital, yang terdiri dari bursa, broker, dan dealer, hanya diperbolehkan memperdagangkan atau menukar mata uang kripto yang terdaftar oleh SEC dan untuk Baht Thailand. 

Operator aset digital diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan dan harus mematuhi peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam hal perpajakan, hanya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan mata uang kripto dan token digital serta pertanian token digital yang dikenakan pemotongan pajak.

Pada April 2023, enam bursa aset digital dan sembilan broker aset digital memiliki lisensi untuk membeli dan menjual mata uang kripto di Thailand dan lebih dari tujuh mata uang kripto terkemuka di Thailand.

Baca juga: 10 Miliarder Kripto dengan Kekayaan Fantastis pada 2024