Vietnam Berambisi Pimpin Adopsi Blockchain di Asia dengan Strategi Baru

Wakil Perdana Menteri Vietnam, Ho Duc Phoc, telah menandatangani Strategi Blockchain Nasional dengan ambisi menjadikan Vietnam sebagai pemimpin teknologi blockchain di Asia pada tahun 2030.

Menurut sebuah pengumuman pada Selasa (22/10/2024), strategi ini diklaim sebagai langkah konkrit pemerintah Vietnam dalam mengadopsi teknologi blockchain guna mendukung kemajuan Revolusi Industri 4.0, yang dipandang krusial untuk masa depan industri negara tersebut.

Baca juga: Vietnam Berhasil Ungguli Indonesia dalam Adopsi Kripto

Lima Bidang Prioritas

Dalam pelaksanaan strategi ini, pemerintah Vietnam berencana untuk menetapkan lima bidang prioritas utama, yakni penyempurnaan kerangka hukum terkait blockchain, pengembangan infrastruktur blockchain, pembentukan ekosistem industri blockchain yang solid, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang blockchain, serta penelitian dan kerja sama internasional.

Pelaksanaan strategi ini akan diawasi secara langsung oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, Komite Sandi Pemerintah Vietnam, serta Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam.

Selain itu, Asosiasi Blockchain Vietnam (VBA) berperan penting dalam pengembangan jaringan dan platform blockchain lokal. VBA, bersama asosiasi industri lainnya ditargetkan untuk mendorong terciptanya kolaborasi dan mendukung perkembangan startup blockchain lokal.

Pemerintah Vietnam juga menargetkan untuk membangun 20 merek blockchain yang berfokus pada pengembangan platform, produk, dan layanan berbasis blockchain. Nantinya, sekitar tiga pusat pengujian blockchain juga akan dibangun di kota-kota besar sebagai bagian dari upaya mendukung inovasi dan penelitian teknologi kripto tersebut.

Langkah tersebut terutama dianggap penting dalam menghadapi kejahatan keuangan, seperti pendanaan terorisme dan pencucian uang, menyusul langkah Financial Action Task Force (FATF) yang memasukkan Vietnam ke dalam grey list pada tahun 2023. Daftar ini mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki kekurangan dalam sistem anti pencucian uang mereka.

Baca juga: Kejagung Sebut Kripto Rentan Disalahgunakan untuk Cuci Uang

Persiapan Regulasi untuk Aset Kripto

Meski strategi Vietnam tidak secara langsung berfokus pada aset digital, pemerintahnya juga mengklaim tengah merancang kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur industri kripto. Salah satu upaya yang sedang diselesaikan adalah pengesahan definisi hukum mengenai aset digital seperti kripto.

Vietnam merupakan salah satu negara di mana pemerintah dan masyarakatnya paling giat dalam mengadopsi aset kripto. Data Chainalysis ini menunjukkan bahwa Vietnam secara konsisten berada di posisi lima besar adopsi kripto global sejak tahun 2023. Tahun ini, negara tersebut menempati peringkat kelima dalam hal adopsi kripto terbesar, turun dua peringkat dari tahun sebelumnya yang kini ditempati oleh Indonesia di posisi ketiga.

Baca juga: Indonesia Masuk Tiga Besar Adopsi Kripto Global pada 2024!