Uniswap Yakin Menang Jika Lawan SEC Perkara Token Sekuritas

Uniswap Labs, pengembang di belakang bursa terdesentralisasi (DEX) Uniswap, menanggapi surat pemberitahuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) yang menuduh perusahaan menjual token sekuritas.

Dalam sebuah posting blog pada 20 Mei, Uniswap menegaskan kesiapannya untuk berjuang di pengadilan jika perlu, menolak argumen SEC sebagai lemah dan menyesatkan.

Marvin Ammori, Chief Legal Officer Uniswap, menyebut kasus SEC sebagai “lemah dan salah,” menentang konsep memperlakukan semua token sebagai sekuritas dan menantang yurisdiksi SEC atas protokol desentralisasi. Dia yakin Uniswap akan menang dalam masalah ini jika dibawa ke pengadilan.

“Kami memiliki argumen yang sangat kuat. Jika kami dipaksa untuk mengajukan tuntutan, kami akan menang,” tulis Ammori di akun X, (22/5/2024).

Baca juga: Uniswap Dituntut SEC, Harga UNI Anjlok

Uniswap Tolak Klaim SEC

Uniswap Labs dengan tegas menolak klaim SEC bahwa Uniswap DEX adalah bursa sekuritas ilegal dan menyangkal bahwa token UNI adalah kontrak investasi.

Perusahaan menambahkan bahwa, meskipun beberapa transaksi sekuritas mungkin terjadi di platformnya, Uniswap sebagian besar digunakan untuk transaksi non-sekuritas, seperti Ethereum, wrapped Bitcoin, stablecoin, dan memecoin.

Sebelumnya, SEC menganggap Uniswap sebagai bursa yang dikendalikan oleh Uniswap Labs dan menuduh antarmukanya bertindak sebagai pialang-dealer yang tidak terdaftar. Namun, Uniswap Labs menyangkal klaim tersebut, mengatakan bahwa SEC keliru menyamakan token digital dengan sekuritas.

Baca juga: Ketua SEC Gary Gensler Mulai Bosan Jawab Pertanyaan Soal Kripto

Perusahaan juga menegaskan bahwa token UNI dibagikan kepada ribuan pengguna tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kinerja DEX, menunjukkan bahwa token tersebut tidak memenuhi kriteria Howey Test.

Di sisi lain respon Uniswap Labs muncul di tengah-tengah perkembangan legislatif yang dapat mengubah regulasi untuk mata uang kripto dan DeFi.

Dewan Perwakilan Rakyat AS sedang mempertimbangkan untuk memberikan suara pada Rancangan Undang-Undang Inovasi Keuangan dan Teknologi 21, yang berpotensi mengubah cara SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengatur kripto.