Thailand Pertimbangkan Tokenisasi Obligasi Pemerintah Bernilai Rp2,5 Triliun

Kementerian Keuangan Thailand baru-baru ini membeberkan rencana untuk menerbitkan token investasi digital baru dalam bentuk obligasi pemerintah senilai THB5 miliar atau setara Rp2,5 triliun dalam dua bulan ke depan. Inisiatif ini bertujuan membuka akses investasi yang lebih luas bagi masyarakat umum, khususnya investor ritel, melalui teknologi digital.

Menurut laporan The Bangkok Post pada Selasa (13/5/2025), Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira mengatakan token yang diberi nama G-Token ini akan digunakan sebagai bagian dari skema pinjaman anggaran negara saat ini. Token ini dirancang sebagai alternatif penggalangan dana publik dalam kerangka anggaran pinjaman negara yang sedang berjalan.

Salah satu keunggulan utama G-Token adalah inklusivitasnya. Dengan modal minimum hanya sekitar BHT100 baht, masyarakat dapat mulai berinvestasi dalam obligasi pemerintah, sesuatu yang sebelumnya lebih banyak diakses oleh investor institusi dan kalangan kaya. Patchara menegaskan bahwa kehadiran token ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat ritel untuk terlibat dalam ekonomi digital.

“Investor dapat berinvestasi dengan sejumlah kecil uang tunai untuk token baru,” kata Pichai. “Investor akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada deposito bank.”

Meski berbentuk digital dan dapat diperdagangkan di exchange aset digital berlisensi di Thailand, G-Token tidak dikategorikan sebagai aset kripto.

Langkah ini juga menjadi uji coba pasar terhadap instrumen keuangan digital yang diharapkan bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada bunga deposito perbankan. Saat ini, bank-bank komersial di Thailand hanya menawarkan bunga sekitar 1,25% untuk deposito berjangka 12 bulan, jauh di bawah suku bunga acuan yang tetap tinggi meski ekonomi sedang lesu.

Pichai menjelaskan bahwa penerbitan awal G-Token akan dilakukan dalam dua bulan ke depan, sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mendigitalisasi sektor keuangan publik.

Adapun, Direktur Jenderal Kantor Pengelolaan Utang Publik, Patchara Anuntasilpa, menegaskan bahwa meskipun token ini digunakan untuk penggalangan dana, G-Token bukanlah obligasi resmi.

Baca juga: Thailand Siap Kembangkan Sistem Trading Token Digital Pakai Teknologi Blockchain

Tren Tokenisasi RWA

Langkah Thailand ini terjadi di tengah tren global yang mengarah pada tokenisasi instrumen keuangan tradisional. Menurut data dari platform RWA.xyz, nilai total obligasi yang telah ditokenisasi secara global mencapai US$225 juta pada 2025, dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Selain Thailand, negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia juga telah menjajaki sektor RWA dengan Saison Capital dan BRI Ventures yang meluncurkan Tokenize Indonesia pada April lalu. Kehadiran akselelator ini  bertujuan untuk mengidentifikasi, mendanai, dan mendukung startup Real World Asset (RWA) yang berinovasi di bidang blockchain dan tokenisasi aset, serta mempercepat penerapannya di pasar Indonesia.

Baca juga: Thailand Pertimbangkan Perizinan ETF Bitcoin Spot Lokal Pertama