Polemik Aset Kripto di RUU PPSK, Begini Tanggapan Ketua ABI

Aset kripto yang dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menimbulkan polemik.

Pasal 202 RUU PPSK menyatakan bahwa aktivitas aset kripto dimasukkan dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). 

Pengaturan dan pengawasan BI dan OJK terhadap ITSK, termasuk aktivitas aset kripto juga tertuang dalam pasal 206 sampai 212 RUU PPSK.

Dengan dimasukkannya aset kripto dalam ruang lingkup ITSK, maka Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ikut serta dalam pengaturan dan pengawasan aktivitas aset kripto.

Ada kemungkinan Bappebti tidak memiliki kendali untuk pengaturan aset kripto di Indonesia. Melihat hal ini Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Asih Karnengsih pun memberikan tanggapannya.

“ Dari sisi ABI saya melihat ini positif karena kripto berkembang baik di Indonesia, di sisi lain pemerintah ingin membantu mengawasi dan memastikan industri ini aman. Namun di sisi lain ada rasa khawatir karena sejauh ini belum ada diskusi yang muncul dan melibatkan ABI atau pemain industri dalam hal ini,” kata Asih.

Baca juga: Bappebti Keluarkan Peraturan Baru! Jaga Keamanan Investor

RUU PPSK Butuh Diperjelas

Asih juga berpendapat RUU ini perlu diperjelas dengan melibatkan pemain Industri dan Bappebti agar tidak menimbulkan kebingungan, dan apakah nanti Bappebti akan tetap mengawasi dari sisi perdagangan sedangkan OJK dari kegunaan atau layanan keuangan.

“ ABI saat ini sedang menyiapkan data untuk memberikan gambaran soal  bagaimana kalau nanti kedepannya akan diawasi oleh Bappebti dan juga OJK. Tapi dengan wewenang dan batasan supaya regulasi yang ada tidak mempersulit pelaku industri, “ katanya.