Mengenal Bappebti dan Fungsinya di Indonesia

Lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran penting untuk perekonomian negara. Salah satunya berfokus pada kepentingan pertumbuhan ekonomi negara.

Meski berfokus pada kepentingan industri ekonomi dan keuangan negara, nyatanya setiap lembaga memiliki peran yang berbeda. Oleh karena itu, berikut penjelasan tentang Bappebti, beserta strukturnya.

Apa itu Bappebti? 

Bappebti adalah singkatan dari Badan Pengatur Perdagangan Komoditi Berjangka yang merupakan lembaga resmi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Bappebti merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur berbagai jenis entitas keuangan di pasar keuangan Indonesia. Dengan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bappebti secara resmi dibentuk pada 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No. 115 Tahun 1999. Sementara, Plt. Kepala Bappebti saat ini adalah Didid Noordiatmoko.

Dasar hukum pendirian BAPPEBTI sudah diatur diatur lewat UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

Lokasi awal Bappebti berada di Gedung Garuda Lantai 2 dan 16 di Jl. Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat. Kemudian berpindah ke Bumi Daya Plaza Lantai 4 di Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat pada tahun 2022 sampai April 2009.

Tak lama kemudian, pada April 2009 sampai sekarang ini Bappebti menempati Gedung Kementerian Perdagangan Lantai 3-7 yang berada di Jl. Kramat Raya No.172 Jakarta Pusat.

Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang lembaga ini, bisa mengunjungi laman resminya di Bappebti.go.id.

Baca juga: Aplikasi Trading Bitcoin Terbaik dan Legal di Indonesia

Beda Bappebti dan OJK 

Meskipun saling bergerak dalam bidang keuangan, antara Bappebti dan OJK tentu memiliki fungsi dan tugas yang berbeda.

Bappebti bergerak dalam bidang pengawasan dan regulasi berbagai kegiatan perdagangan komoditi berjangka di Indonesia. Ruang lingkupnya antara lain adalah kripto, valuta asing, forex trading, sampai emas berjangka. 

Selain itu, Bappebti berperan dalam menentukan regulasi terkait aktivitas dalam pasar berjangka. Objek yang diawasi Bappebti ada banyak, termasuk juga platform trading online dan juga broker forex.

Bappebti menduduki peran penting terhadap jalannya transaksi pada pasar berjangka. Segala bentuk transaksi yang berlaku harus berjalan sesuai dengan regulasi yang telah disetujui dan ditetapkan oleh lembaga ini. 

Bappebti juga memberikan upaya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan komoditi.

Tugas Bappebti

Adapun beberapa tugas dan wewenang Bappebti antara lain sebagai berikut:

• Menerbitkan izin usaha bagi seluruh pelaku usaha perdagangan berjangka.
• Menetapkan peraturan, tata tertib, serta perubahan atas peraturan terdahulu terkait perdagangan berjangka.
• Mengawasi aktivitas bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengawasi secara intensif dan memberlakukan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran.
• Menentukan secara spesifik jumlah maksimum posisi terbuka yang bisa diakui setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang perlu dilaporkan secara berkala.
• Mengesahkan daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri mana saja yang bisa dijadikan tujuan distribusi atau penyaluran atas permintaan nasabah dalam negeri.
• Memeriksa semua pihak yang telah mengantongi izin, sekaligus memerintahkan pemeriksaan maupun penyidikan pada pihak yang diduga melanggar ketentuan hukum dalam perdagangan berjangka.
• Mewajibkan pihak tertentu memperbaiki maupun menghentikan promosi/iklan perdagangan berjangka yang berpotensi menyesatkan persepsi publik.
• Membangun sarana solusi atas permasalahan yang timbul dari kegiatan perdagangan berjangka.

Sementara, untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau Bappebti, lembaga ini telah berinovasi dengan terobosan layanan bertajuk go digital, yang mana pelayanannya bisa diakses secara online, baik itu perizinan, pengaduan, maupun uji profesi kelayakan pialang berjangka. 

Berbeda dengan Bappebti, OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyelidiki aktivitas yang terjadi pada sektor jasa keuangan.

Misalnya seperti pasar modal, perbankan, dan non-bank (seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, pinjaman online atau fintech).

Tugas OJK

Adapun tugas dan wewenang OJK antara lain sebagai berikut:

• Menjalankan pengawasan serta perlindungan terhadap konsumen di sektor perbankan, IKNB atau Industri Keuangan NonBank, maupun pasar modal.
• Memberikan maupun mencabut status terdaftar atau izin usaha, persetujuan, pengesahan, serta penetapan pembubaran lembaga keuangan.
• Memberi perintah tertulis pada lembaga jasa finansial serta melakukan penunjukan terhadap pengelola statuter.
• Menentukan sanksi administratif pada jasa keuangan yang diketahui melanggar.
• Mengedukasi masyarakat dalam upaya mencegah kerugian konsumen serta masyarakat dalam memanfaatkan industri jasa keuangan.
• Memberikan layanan pengaduan konsumen.
• Memberikan pembelaan hukum atas kepentingan perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen. 

Jadi kesimpulannya adalah OJK bertugas untuk regulator di jasa keuangan. Sementara Bappebti lebih spesifik menjadi regulator di perdagangan berjangka komoditi dan keduanya sama-sama mempunyai undang-undang yang berbeda.

Pengawasan yang Dilakukan Bappebti 

Bappebti juga bertugas memantau pengelola sentra dana berjangka. Lembaga ini akan berkoordinasi dengan bank penitipan, sentra dan berjangka, serta penasihat berjangka.

Jadi dalam hal ini Bappebti akan membangun kerja sama secara langsung dengan bank-bank terkait yang tergabung dalam pendanaan transaksi berjangka.

• Membuat dan menetapkan peraturan terkait perdagangan berjangka.
• Mengawasi dan memantau segala aktivitas dalam lembaga kliring berjangka maupun bursa berjangka.
• Menerbitkan izin usaha di bidang perdagangan berjangka sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
• Mengesahkan bursa berjangka dan kontrak berjangka yang bisa dijadikan tujuan distribusi.
• Memeriksa pelaku usaha berjangka yang telah memiliki izin guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap. ketentuan dan hukum perdagangan yang telah ditentukan.
• Mewajibkan pihak-pihak pelanggar untuk menghentikan promosi perdagangan berjangka yang dapat memicu kekeliruan pada pemahaman publik.
• Menindak tegas setiap pelaku pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perdagangan berjangka yang berlaku .
• Memberikan solusi terkait permasalahan yang timbul dalam perdagangan berjangka.

Baca Juga: Bappebti Keluarkan Peraturan Baru! Jaga Keamanan Investor