Pajak Kripto Indonesia Tembus Rp246 Miliar, Dominasi Pajak Sektor Fintech

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga mengatakan bahwa akumulasi pajak kripto per Desember 2022 mencapai Rp246,45 miliar. Dengan rincian, total perolehan pajak PPh sebesar Rp117,44 miliar dan PPN sebesar Rp129,01 miliar.

Angka tersebut mewakili 53,55% dari total pajak atas transaksi kripto dan pajak Fintech P2P Lending yang bernilai Rp456,49 miliar. Dengan nilai pajak atas transaksi Fintech dan P2P Lending mencatatkan total sebesar Rp210,04 miliar.

Pengenaan pajak atas transaksi kripto berlaku mulai Mei 2022. Regulasi ini mulai berlaku seiring kesadaran pemerintah terhadap pertumbuhan industri kripto yang signifikan sebesar 11,2 juta pengguna di tahun 2021.

Tren ini juga terihat dari kenaikan transaksi pada tahun 2021 yang mencapai 16,2% atau sebesar Rp859,4 triliun. Di 2022 yang memasuki bear market jumlah transaksi kripto di Indonesia pun harus mengalami penurunan dan hanya bernilai Rp266,9 triliun.

Meskipun demikian, pada tahun 2022 pengguna platform kripto yang telah melakukan tahapan know your customer (KYC) meningkat menjadi 16,3 juta pengguna.

“Kontribusi transaksi kripto kepada negara, dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan dan India, kita termasuk yang proporsional,” jelas Wamendag RI, Jerry Sambuaga dalam media briefing Bulan Literasi Kripto, di T-Hub, Jakarta (24/2).

Baca Juga: Bulan Literasi Kripto Resmi Meluncur, Ini Harapan Bappebti

Token Lokal Berpotensi Jadi Produk Ekspor

Wamendag RI, Jerry Sambuaga juga melihat adanya potensi ekspor pada token yang diterbitkan bursa lokal. Ia menyebutkan ada 10 token lokal dari 383 token yang telah disetujui Bappebti.

Baca Juga: Wamendag Dukung Anak Muda Bangun Proyek Kripto Lokal!

Token lokal yang dimaksud, antara lain Toko Token (TKO), LDX Token, Zipmex Token (ZMT), NanoByte (NBT), TadPole (TAD), ASIX Token (ASIX), Leslar, Pintu (PTU), Vexanium (VEX), dan Tokenomy (TEN).

“Kalau kita beli Bitcoin, itu sudah biasa. Coba bayangkan kalau orang luar negeri misalnya dari Amerika dan Eropa membeli kripto lokal dari Indonesia. Itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tegasnya.

Jerry juga menambahkan, konsep aset kripto dan blockchain akan memberikan pengaruh luas dan mengubah pola pengaturan ekonomi perdagangan menjadi berbasis otoritas pasar dan komunitas.

Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi industri kripto terkait perlindungan konsumennya (customer protection).

“Paling pertama yang harus diperhatikan adalah perlindungan konsumen, karena key performance indicator (KPI) Kemendag adalah memastikan konsumen terproteksi termasuk transaksi kripto,” ungkap, Jerry Sambuaga.

Salah satu langkah yang dilakukan Kemendag dan Bappebti untuk merealisasikan hal tersebut adalah segera meluncurkan bursa kripto yang ditarget rilis sebelum Juni 2023.

Bursa Kripto Indonesia akan berperan sebagai “pengatur” dalam industri kripto, yang mana tujuannya mencegah pihak tertentu melakukan monopoli pasar.

Baca Juga: Mendag Target Bursa Kripto Indonesia Rilis Sebelum Juni 2023