OJK Segera Awasi Industri Kripto di Januari 2025

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) akan segera mengawasi kripto pada Januari 2025 sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Hal tersebut praktis akan membuat pengawasan kripto di bawah naungan Bappebti berakhir. 

Saat ini dilaporkan Antara, OJK tengah menyusun Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut atas peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto. 

“Kami di OJK saat ini sudah merumuskan bagaimana framework dari pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan aset kripto dimaksud,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1). 

Aturan yang disusun OJK berfokus pada pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto, penegakan integritas pasar, perlindungan konsumen, mitigasi risiko, dan stabilitas keuangan. 

Persiapan peralihan kewenangan dan pengawasan aset kripto ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas di sektor aset keuangan digital dan memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan.

Hasan memastikan pada masa peralihan dan penerapan aturan pengawasan kripto dari OJK, pedagang aset kripto yang telah mendaftar dan mendapatkan perizinan dari Bappebti sebelumnya akan otomatis diadopsi oleh OJK. 

Baca juga: Pajak Kripto Sudah Sumbang Rp39,13 Miliar di Awal Tahun 2024

OJK Koordinasi dengan Ekosistem Kripto

Hasan juga menyampaikan nantinya akan terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur peralihan tugas dan kewenangan tersebut, yang tidak hanya mencakup aset keuangan digital dan aset kripto, namun akan ada aset keuangan derivatif. 

Sebelum peraturan tersebut dirilis, OJK telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bappebti serta anggota ekosistem kripto di Indonesia, termasuk kliring, pedagang aset kripto, dan depositori. 

Baca juga: Perkuat Sinergi, Pelaku Industri Kripto Berdialog dengan OJK