Negara Ini Akan Menerbitkan Obligasi Blockchain Kepada Publik

Di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan permasalahan kesehatan dan berdampak terhadap perekonomian di suatu negara. Tentunya pemerintah membutuhkan bantuan pinjaman dana segar, pinjaman dana ini bisa diperoleh salah satunya dengan menerbitkan obligasi.

Penerbitan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta saat ini didorong untuk diterbitkan melalui blockchain. Salah satu negara yang melakukan uji coba penerbitan obligasi lewat blockchain adalah Thailand.

Di mana, Thailand’s Public Debt Management Office menerbitkan obligasi negara berbasis blockchain sebesar 200 juta bath kepada masyarakat Thailand.

Dilansir dari Bangkok Post, umumnya obligasi bisa dibeli dengan minimal biaya sebesar 1.000 bath. Namun, obligasi blockchain ini membuat masyarakat bisa membelinya dengan biaya minimal 100 bath saja.

Penerbitan obligasi ini akan menggunakan e-wallet milik Bank Krungthai, yang merupakan bank milik negara Thailand.

Hal ini merupakan langkah maju yang diambil oleh Thailand untuk menambah saluran distribusi, termasuk cabang bank, ATM, dan mobile banking.

Kemampuan untuk menerbitkan dan melakukan perdagangan sekuritas dalam jumlah yang kecil merupakan keuntungan dari tokenisasi karena biaya distribusi yang lebih murah.

Sedangkan, penerbitan obligasi secara fisik saat ini dinilai tidak efektif lagi, dan juga relatif lebih mahal dibanding digital.

Thailand menjadi negara Asia Tenggara yang saat ini sedang ngencar-ngencarnya melibatkan blockchain dalam setiap aspek kehidupan dan bisnis di sana.

Misalnya saja menggunakan blockchain untuk mempermudah rantai pasok hasil pertanian mereka (beras), dan memerangi penipuan PPN.

Selain itu, Thailand juga meluncurkan sebuah blockchain Letters of Guarantee untuk pembiayaan perdagangan yang melibatkan sebanyak 22 bank Thailand.

Penerbitan obligasi blockchain ini sebelumnya telah dilakukan oleh bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea.

Untuk ke depannya, penerbitan obligasi blockchain ini diharapkan bisa mengubah mekanisme jual-beli obligasi menjadi lebih efektif dibanding dengan cara yang lama, Bahkan, dapat memudahkan pihak sekuritas untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta menekan biaya administrasi.

Misalnya biaya minimum pembelian obligasi dapat dikurangi dari 1.000 bath menjadi 100 bath saja. Selain itu, obligasi blockchain juga memiliki kelebihan dalam hal pencatatan transaksi obligasi dengan mengikuti sistem secara real time.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan aset-aset yang dimiliki oleh negara Thailand bisa disimpan dan ditransfer ke dalam blockchain. Hal ini sudah diterapkan oleh salah satu perusahaan keuangan HSBC, yang memindahkan asetnya sebesar $20 miliar ke platform kustodian berbasis blockchain pada Maret 2020 lalu.

Sumber