Sektor Kripto Sumbang Pajak Rp107,11 Miliar di Januari 2025

Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak dari sektor ini telah mencapai Rp107,11 miliar hanya dalam bulan Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa sejak penerapan kebijakan pajak kripto pada 2022 hingga Januari 2025, total penerimaan yang telah terkumpul mencapai Rp1,19 triliun.

Rinciannya, pada tahun pertama penerapan kebijakan atau pada 2022, pajak yang dikumpulkan sebesar Rp246,45 miliar, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi Rp220,83 miliar pada 2023. Namun pada 2024, penerimaan pajak kripto melonjak drastis hingga Rp620,4 miliar.

Secara luas, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, termasuk aset kripto, telah mencapai Rp33,39 triliun hingga akhir Januari 2025. Angka ini mencerminkan kontribusi besar dari berbagai transaksi digital yang semakin berkembang pesat di Indonesia.

“Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto serta pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman,” ujar Dwi, dikutip Senin (17/2/2025).

Baca juga: OJK Pertimbangkan Penyesuaian Pajak Kripto Bersama Kemenkeu

Pemerintah Atur Ulang Pajak Kripto

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 (PMK 11/2025).

“Latar belakang penerbitan PMK-11/2025 ini adalah kebutuhan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025 tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah,” jelas DJP.

Regulasi ini mengatur penyesuaian nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak serta besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku untuk transaksi aset kripto. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 4 Februari 2025, dengan penyesuaian tarif PPN baru sebesar 12%, yang telah ditetapkan sejak 1 Januari 2025.

Dalam regulasi terbaru ini, pemerintah menetapkan skema penghitungan PPN untuk transaksi aset kripto sebagai berikut:

• Untuk penyerahan aset kripto oleh penjual melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tarif PPN yang dikenakan adalah [1% x (11/12)] x 12% x nilai transaksi aset kripto.
• untuk penyerahan aset kripto oleh penjual melalui yang bukan Pedagang Fisik Aset Kripto, tarif yang berlaku adalah [2% x (11/12)] x 12% x nilai transaksi aset kripto.

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan ini, sejumlah exchange aset kripto di Indonesia mulai menyesuaikan struktur tarif platform, di mana PFAK populer kini menerapkan tarif PPN sebesar 0,12%, yang dikenakan pada setiap transaksi aset kripto di platform mereka.

Baca juga: PPN Kripto di Exchange Lokal Naik Jadi 0,12 Persen