Coinvestasi Telegram Group Coinvestasi Telegaram Channel

Korea Selatan Secara Resmi Menerima Cryptocurrency

Coinvestasi     Tuesday, July 17 2018

Korea Selatan Secara Resmi Menerima Pertukaran Cryptocurrency

Korea Selatan telah menerima pertukaran cryptocurrency (mata uang crypto) sebagai badan hukum dalam hak mereka sendiri untuk pertama kalinya. Hal tersebut memperkuat posisi mereka dalam ekonomi lokal.

Mengungkapkan ‘Pertukaran Aset Crypto Dan Broker (Perantara)’

Sebagai outlet berita lokal The B-Chain melaporkan, “klasifikasi” baru dari industri yang terkait dengan Blockchain yaitu pertukaran sekarang diberi istilah “pertukaran aset crypto dan broker.” Sebelumnya, seperti yang komentator lokal Joseph Young tulis, anggota parlemen memperlakukan cryptocurrency sebagai “vendor komunikasi.”

Platform Blockchain seperti Ethereum dan EOS akan dikenal kurang lebih sebagai “persediaan perangkat lunak dan pengembangan bisnis berbasis Blockchain.”

Berbagai “subdivisi” akan ada dalam area klasifikasi utama, dengan rincian lengkap yang diharapkan akan muncul akhir bulan ini, laporan B-Chain.

“Kami sedang mempertimbangkan rencana untuk merilis syaratnya akhir bulan ini. Sulit untuk membicarakan perinciannya,” publikasi mengutip sumber pemerintah yang mengatakan tentang perkenalan penuh yang prospektif terhadap klasifikasi baru.

South Korea bitcoin

Peningkatan Peresmian

Langkah ini menandai langkah maju selanjutnya dalam legitimasi cryptocurrency Korea Selatan yang semakin meningkat. Setelah serangkaian langkah-langkah pengaturan yang dimulai sekitar tahun baru, para bursa telah melihat perubahan karena mereka mematuhi tuntutan perpajakan dan keamanan. Tuntutan itu tidak selalu dipenuhi dengan persetujuan universal. Seperti mata uang Ripple, mengusulkan perubahan di beberapa bagian dari kerangka kerja untuk memungkinkan pembangunan yang lebih mudah dari kriptoekonomi yang masih muncul.

Beberapa kebijakan pemerintahan yang lebih ketat, seperti larangan penuh yang sedang berlangsung di ICO,  sedang dalam subjek pembicaraan di tingkat Policy Maker (pembuat kebijakan).

Sementara itu, keinginan yang sama-sama jelas untuk menyita kekuatan teknologi Blockchain telah melihat pemerintah mengalokasikan $ 230 juta untuk tujuan penelitian. Berbagai macam kasus penggunaan ada ‘di meja’, mulai dari pemungutan suara online hingga pengurusan bea cukai hingga pemrosesan dokumen.

Penggalangan dana untuk rencana tersebut diatur untuk berjalan sampai 2022, dengan pemerintah juga merencanakan program pelatihan ambisius yang melibatkan 10.000 profesional dan 100 bisnis.