Joe Biden Rilis Perintah Eksekutif Atur Artificial Intelligence di AS, Tiongkok Jadi Pemicu?

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah meresmikan perintah eksekutif pertamanya terkait dengan Artificial Intelligence (AI).

“Satu hal yang jelas: Untuk mewujudkan potensi AI dan menghindari risiko, kita perlu mengatur teknologi ini  dan menurut saya, tidak ada jalan lain selain itu. Teknologi ini harus diatur,” kata Biden pada acara penandatanganan di Gedung Putih, (31/10/2023). 

Baca juga: Mengenal Artificial Intelligence (AI) dan Contohnya

Delapan Elemen Peraturan AI di AS

Perintah yang disahkan Biden terdiri dari delapan elemen kunci, yang masing-masing menangani aspek-aspek berbeda dari penggunaan dan pengembangan AI, yaitu:

1. Pembuatan standar keselamatan dan keamanan baru untuk AI.
2. Melindungi privasi konsumen. 
3. Memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil.
4. Melindungi konsumen.
5. Mendukung pekerja. 
6. Mendorong inovasi dan persaingan
7. Bekerja sama dengan mitra internasional
8. Mengembangkan panduan untuk penggunaan dan pengadaan AI oleh lembaga federal.

Perintah ini juga meminta perusahaan yang melatih sistem AI apa pun yang menimbulkan risiko serius bagi negara agar memberi tahu pemerintah federal saat melatih model tersebut. Perusahaan juga harus membagikan hasil uji keselamatan dan informasi penting lainnya kepada regulator sebelum model tersebut dirilis ke publik.

Baca juga: Mengenal Metahuman Karakter AI Mirip Manusia

Tiongkok Tingkatkan Urgensi AS Atur AI

Sementara itu, dilansir dari asia.nikkei, pendekatan Tiongkok yang bergerak cepat dalam mengatur AI juga menambah urgensi bagi AS untuk mengatur AI dan berlomba untuk mendominasi bidang tersebut.

“Mari kita perjelas: Dalam hal AI, Amerika adalah pemimpin global. Perusahaan-perusahaan Amerika yang memimpin dunia dalam inovasi AI,” kata Kamala Harris, Wakil Presiden AS pada acara penandatanganan perintah eksekutif. 

Sementara itu, awal tahun ini, Administrasi Ruang Siber Tiongkok merilis Tindakan Administratif Sementara untuk Layanan Kecerdasan Buatan Generatif, yang berfungsi sebagai pedoman tentang bagaimana teknologi ini akan diatur sementara rancangan undang-undang AI sedang dibahas oleh badan legislatif negara tersebut.

Baca juga: Amerika Serikat Terancam Shutdown, Apa Dampaknya untuk Kripto?

Langkah-langkah tersebut, yang berlaku pada 15 Agustus, mengharuskan model AI ditinjau oleh pemerintah sebelum dirilis ke publik dan menyerukan perlindungan keamanan nasional dan privasi pengguna dalam membangun sistem AI, dua bidang yang juga disorot dalam kebijakan eksekutif Biden.

“Kami melihat semua negara – Uni Eropa, AS, Tiongkok – akan menaruh perhatian pada keamanan AI dan ingin tahu lebih banyak tentang sistem AI tersebut,” kata Yan Luo, partner di firma hukum Covington & Burling yang berspesialisasi dalam keamanan siber dan aturan privasi data.

“Bagaimanapun, pemerintah perlu memiliki proses untuk mengumpulkan informasi tersebut, menganalisis informasi tersebut, dan mengatasi kekhawatiran tersebut,” kata Luo.

Meskipun beberapa bahasa yang digunakan oleh AS dan Tiongkok dalam peraturan AI mereka mungkin serupa dalam hal pengumpulan informasi dari perusahaan, prioritas peraturan yang mendasarinya mungkin berbeda.

Peraturan AI di Tiongkok

Peraturan Tiongkok mengenai AI generatif menekankan bahwa layanan tersebut harus mencerminkan “nilai-nilai inti sosialis” – kredo yang mengatur Partai Komunis Tiongkok.

Dokumen tersebut tidak boleh memuat apa pun yang berkaitan dengan “subversi kekuasaan negara; penggulingan sistem sosialis; hasutan separatisme [atau] yang merugikan persatuan nasional.”

Tiongkok juga memiliki proses yang lebih mapan dalam mengatur Big Tech, seperti persyaratan pengajuan bagi perusahaan yang mengembangkan produk AI generatif.

“Masih harus dilihat bagaimana AS akan menegakkan perintah eksekutif AI Biden pada perusahaan-perusahaan teknologi,” pungkas Luo.