Jepang Bakal Izinkan Bank Lokal Trading Kripto

Otoritas Jasa Keuangan Jepang (FSA) dilaporkan tengah menyiapkan reformasi besar yang akan memungkinkan bank di Jepang untuk membeli, memperdagangkan, dan menyimpan aset digital seperti Bitcoin sebagai instrumen investasi.

Menurut laporan Yomiuri Shimbun pada Minggu (19/10/2025), kebijakan baru ini akan merevisi pedoman pengawasan yang sejak 2020 melarang bank domestik memiliki aset kripto karena volatilitas harga yang tinggi. Reformasi tersebut akan membuka jalan bagi bank untuk memperlakukan aset kripto layaknya saham atau obligasi pemerintah, dengan pengawasan ketat demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Langkah ini akan dibahas dalam pertemuan Dewan Jasa Keuangan Jepang (FSC), lembaga penasihat di bawah Perdana Menteri Jepang.

Baca juga: Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Cegah Insider Trading di Pasar Kripto

Bank Bisa Jadi Exchange Kripto

Selain membuka izin kepemilikan aset kripto, FSA juga tengah meninjau kemungkinan bagi bank untuk mendaftar sebagai operator exchange kripto. Dengan kebijakan ini, lembaga keuangan besar dapat menyediakan layanan jual beli aset digital langsung kepada nasabah, menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman, transparan, dan dipercaya publik.

Inisiatif tersebut bertujuan mempermudah akses investor ritel ke pasar aset digital melalui institusi perbankan yang telah memiliki reputasi kuat dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.

FSA juga dilaporkan tengah menyiapkan amandemen tambahan untuk memperkuat integritas pasar. Salah satu poin penting adalah larangan eksplisit terhadap praktik insider trading di pasar aset digital, dengan sanksi keuangan proporsional terhadap keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah Jepang dalam menciptakan pasar kripto yang lebih adil dan profesional.

Reformasi ini menandai pergeseran besar dari panduan tahun 2020 yang sempat menutup ruang bagi perbankan untuk berinvestasi di aset digital. Kini, Jepang menunjukkan sikap yang semakin terbuka terhadap aset kripto, sejalan dengan tren global yang menjadikannya bagian dari diversifikasi investasi institusional.

Keterbukaan tersebut muncul di tengah tekanan ekonomi domestik, di mana rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang telah mencapai sekitar 240%, salah satu yang tertinggi di dunia. Kondisi ini berpotensi mendorong kebijakan keuangan represif seperti suku bunga rendah, inflasi tinggi, dan regulasi ketat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam situasi ini, aset kripto mulai dipandang sebagai alternatif pelindung nilai di luar sistem keuangan tradisional.

Apabila reformasi ini disetujui, Jepang akan menjadi salah satu negara maju pertama yang secara resmi mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem perbankan nasionalny, sebuah langkah strategis yang dapat memperkuat posisi negara tersebut dalam peta inovasi keuangan global.

Baca juga: Binance Gandeng PayPay, Dorong Ekosistem Keuangan Digital di Jepang