IMF Desak Negara di Dunia Lebih Proaktif dengan CBDC

Sejauh ini ada tiga negara yang telah meluncurkan mata uang digital bank sentral (CBDC) yaitu, Nigeria, Karibia, dan Jamaika. Sementara itu, 120 negara sedang menjajaki atau melakukan uji coba CBDC, di antaranya adalah China, Korea Selatan, Jepang, hingga Indonesia. 

Baca juga: 9 Negara Ini Lakukan Uji Coba CBDC

Menyusul hal tersebut, International Monetary Fund (IMF) pun bergerak cepat untuk mengakomodir negara-negara lainnya agar memulai proyek atau bahkan meluncurkan CBDC mereka.

Dalam pidatonya di Singapura, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mendesak negara-negara untuk lebih proaktif dalam mendorong CBDC.

“Kita mungkin berada pada titik di mana sektor publik perlu memberikan lebih banyak panduan. Tidak untuk membuat kerumunan, tidak untuk mengganggu. Namun untuk bertindak sebagai katalis, untuk memastikan keamanan dan efisiensi dan untuk melawan fragmentasi,” katanya. 

IMF baru-baru ini juga menerbitkan bagian pertama dari CBDC Virtual Handbook untuk membantu negara-negara menerapkan CBDC yang dapat dioperasikan.

Buku tersebut berisi panduan referensi bagi pembuat kebijakan dan pakar di bank sentral dan kementerian keuangan. Hal ini juga menjadi dasar bagi keterlibatan IMF dengan otoritas negara dan pemangku kepentingan lainnya.

Seiring waktu, buku ini akan diperbarui setidaknya lima bab setiap tahun dengan tujuan menyediakan sekitar dua puluh bab pada tahun 2026. Selain itu, bab-bab akan diperbarui secara berkala, mencerminkan pandangan yang terus berkembang.

Baca juga: Bank Sentral Korea akan Uji Coba CBDC

IMF Dorong Regulasi Kripto

Gerak cepat IMF untuk mengakomodir CBDC ini muncul pada saat aset kripto semakin mendapat perhatian dan adopsi arus utama, yang menunjukkan bahwa mata uang kripto pada akhirnya bisa menjadi alternatif yang layak dibandingkan mata uang fiat tradisional.

Sebelumnya, pada bulan Februari, saat pertemuan negara-negara G20, Georgieva mengatakan harus membedakan antara mata uang digital bank sentral yang didukung oleh negara dan stablecoin, serta aset kripto yang diterbitkan secara pribadi. 

“Harus ada dorongan yang sangat kuat untuk regulasi, jika regulasi gagal, Anda lambat melakukannya, maka kita tidak boleh membatalkan pelarangan aset-aset tersebut, karena dapat menimbulkan risiko stabilitas keuangan.”

Sementara itu, pada pertemuan G20 itu telah disampaikan penilaian mengenai implikasi makro aset kripto berdasarkan rekomendasi yang diuraikan dalam Elemen Kebijakan Efektif untuk Aset Kripto yang disahkan oleh Dewan Eksekutif IMF yang terdiri dari tiga pilar utama: landasan kebijakan makro yang kuat, perlakuan hukum yang jelas dan aturan yang rinci, serta implementasi yang efektif.

Rekomendasi kebijakan utama melibatkan pertahanan terhadap substitusi mata uang, menghindari pemberian status resmi pada aset kripto, integrasi aliran modal kripto, dan perlakuan pajak yang jelas. 

Rekomendasi hukum mencakup landasan hukum komprehensif, penerapan aturan AML/CFT, dan persyaratan tambahan untuk regulasi stablecoin sistemik. Implementasi aktif akan berkaitan dengan koordinasi yang kuat, di tingkat domestik dan internasional.

Baca juga: IMF Rilis Blueprint Transaksi CBDC Antar Negara