Binance Terancam Bayar Rp61 Triliun ke Departemen Kehakiman AS

Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Binance sebagai upaya menyelesaikan penyelidikannya. 

Menurut laporan Bloomberg pada 20 November, pihak DOJ mengajukan perjanjian kepada Binance untuk membayar US$4 miliar atau setara Rp61 triliun, sebagai imbalannya, Binance US dapat beroperasi kembali sambil mematuhi hukum yang berlaku. 

Apabila Binance membayar nominal tersebut ini akan menjadi salah satu biaya hukuman terbesar yang pernah ada dalam kasus kriminal mata uang kripto.

Kendati Binance membayar US$4 miliar penyelidikan atas CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ) kemungkinan akan tetap berlanjut. Zhao akan menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pencucian uang, penipuan bank, dan pelanggaran sanksi.

Laporan dari Bloomberg mengklaim bahwa Binance sedang mencari “perjanjian penuntutan yang ditangguhkan.” Berdasarkan ketentuan kesepakatan ini, Departemen Kehakiman akan mengajukan tuntutan pidana namun tidak akan menuntut perusahaan tersebut selama memenuhi tiga syarat.

Pertama, Binance harus membayar denda US$4 miliar. Kedua, pemerintah perlu mempublikasikan dokumen rinci yang mengakui adanya area yang tidak mematuhi hukum.

Ketiga, proses pemantauan akan dilakukan untuk memastikan Binance mematuhi undang-undang dan peraturan di masa depan, dan perusahaan harus mematuhi proses ini.

Sementara itu, meskipun DOJ dikatakan telah mendorong perubahan kepemimpinan, masih belum pasti apakah eksekutif di luar CZ akan dituntut.

Penyelesaian potensial ini mengikuti tindakan peraturan AS lainnya terhadap Binance atas masalah seperti penyalahgunaan dana pelanggan dan kegagalan mendaftar ke regulator derivatif.

Baca juga: Kekayaan CEO Binance Turun Hampir US$80 Miliar dalam Satu Tahun!

Penyelidikan yang Regulator Terhadap Binance

DOJ telah menyelidiki Binance tahun ini karena diduga  memfasilitasi transaksi yang melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Rusia. Pengawasan meningkat setelah jatuhnya exchange FTX. 

Pada bulan Agustus, Binance  berada di bawah tekanan peraturan untuk berhenti melakukan bisnis di Rusia. Kemudian pada tanggal 27 September, exchange kripto tersebut menjual bisnisnya di Rusia dengan jumlah yang tidak diungkapkan ke CommEX.

Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka serta Komisi Sekuritas dan Bursa masing-masing sedang mengajukan tuntutan hukum terhadap Binance.

Gugatan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yang diajukan pada bulan Maret menuduh exchange tersebut melanggar aturan perdagangan dan derivatif.

Securities and Exchange Commission (SEC) juga mengajukan tuntutan pada Binance pada Juni menuduh perusahaan tersebut gagal membatasi investor AS untuk mengakses Binance.com, dan beroperasi sebagai bursa, pialang, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar.

Binance telah membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa lembaga-lembaga tersebut mengandalkan fakta yang tidak lengkap dan alat penegakan hukum yang tumpul daripada nuansa. Namun masalah hukum telah melumpuhkan unit Binance di AS.

Baca juga: Menilik Perbedaan Gugatan SEC ke Binance dan Coinbase