Bangsawan Spanyol Ditangkap karena Ajarkan Kripto ke Pejabat Korea Utara

Pihak berwenang Spanyol telah menangkap Alejandro Cao de Benos, pria berusia 48 tahun yang masih memiliki garis keturunan bangsawan Spanyol.

De Banos juga dikenal sebagai pendiri organisasi afinitas pro-Pyongyang yang menyebut dirinya sebagai “delegasi khusus” untuk pemerintah Korea Utara.

Ia ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam mengorganisir konferensi kripto di Korea Utara pada 2019 lalu. Konferensi itu diyakini memberikan wawasan kepada para pejabat Korea Utara tentang penggunaan aset kripto untuk menghindari sanksi AS.

Cao de Benos ditangkap di stasiun kereta Madrid-Puerta de Atocha pada Kamis (30/11) waktu setempat. Dia menghadapi dakwaan di Amerika Serikat dan berpotensi menjalani hukuman hingga 20 tahun penjara jika diekstradisi dan terbukti bersalah.

Sementara itu, Cao de Benos membantah tuduhan tersebut pada hari Jumat dalam sebuah postingan di X, sebelumnya Twitter.

“Tidak ada ekstradisi. Tuduhan AS, selain salah, tidak ada di Spanyol (Perintah mantan Presiden Trump).” AS memang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Spanyol, yang ditandatangani pada tahun 2004.

Baca juga: Hacker Korea Utara Menyamar Jadi Pejabat, Curi Aset Kripto Warga Korea Selatan

Pakar Kripto dari AS Ikut Ditangkap

Cao de Benos dilaporkan turut memperkenalkan pakar kripto asal Amerika Serikat dan Inggris, Virgil Griffith dan Christopher Emms. Griffith telah ditangkap dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena perannya dalam acara tersebut, dan Christopher Emms, warga negara Inggris, saat ini masuk dalam daftar paling dicari FBI.

Jaksa menuduh Griffith dan Emms memberikan instruksi rinci kepada pejabat Korea Utara untuk menghindari sanksi AS dalam menggunakan aset kripto, termasuk demonstrasi praktis dan diskusi tentang penggunaan penyedia kripto yang dijual bebas untuk memproses transaksi sambil menghindari pengawasan AS.

Korea Utara Kumpulkan Kripto Senilai US$3 Miliar dalam 3 Tahun

Dilansir dari Bloomberg, sejak konferensi mata uang kripto DPRK berlangsung pada 2019, Korea Utara telah secara efektif memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto. Negara ini mengumpulkan hampir US$3 miliar, menurut laporan terbaru oleh perusahaan keamanan siber Recorded Future.

Kantor Pengawasan Luar Negeri Departemen Keuangan AS telah mengungkapkan bahwa Korea Utara terlibat dalam transaksi mata uang kripto menggunakan Binance.

Keterlibatan Binance ini pun membuatnya mendapatkan denda hukuman, karena mengizinkan individu dan entitas yang terkena sanksi untuk melakukan transaksi di platformnya.

Binance dikenai denda besar sebesar US$968 juta dari Departemen Keuangan AS. Denda ini merupakan bagian dari penyelesaian US$4 miliar yang lebih luas yang disetujui Binance pada November 2023.

Baca juga: Changpeng Zhao Resmi Resign dari Binance dan Bayar Denda ke AS