Tiongkok Didesak Atur Ulang Penanganan Aset Kripto Hasil Sitaan

Semakin banyaknya aset kripto yang disita dari aktivitas ilegal mendorong pemerintah daerah di Tiongkok untuk mencari cara efektif dalam mengelola aset digital tersebut. Situasi ini juga menimbulkan seruan dari kalangan pengadilan dan industri keuangan agar pemerintah pusat segera merancang regulasi yang lebih jelas dan konsisten.

Menurut laporan dari Reuters pada Rabu (16/4/2025), beberapa pemerintah lokal bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menjual aset kripto hasil sitaan di luar negeri demi mendapatkan uang tunai guna mengisi kembali kas daerah. Langkah ini dianggap krusial, terutama datang di tengah memanasnya hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump, yang diketahui ingin melonggarkan regulasi kripto dan membentuk cadangan Bitcoin nasional.

Meski kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah atau aset legal di Tiongkok, sebuah dokumen transaksi dan pengadilan yang dikutip menunjukkan bahwa pada akhir 2023, pemerintah daerah di Tiongkok tercatat memegang sekitar 15.000 Bitcoin senilai kurang lebih US$1,4 miliar , yang kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan signifikan.

Secara keseluruhan, data dari Bitbo mengungkapkan bahwa Tiongkok saat ini diperkirakan memiliki cadangan sekitar 194.000 Bitcoin senilai lebih dari US$16,1 miliar, menjadikannya negara dengan kepemilikan Bitcoin terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Baca juga: 7 Negara dengan Kepemilikan Bitcoin Terbanyak di Dunia

Muncul di Tengah Lonjakan Kasus Kriminal Terkait Kripto

Kendati demikian, pendekatan ini menuai kritik. Profesor Chen Shi dari Zhongnan University of Economics and Law menilai bahwa langkah tersebut hanya merupakan “solusi sementara” yang secara teknis tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan larangan aset kripto di Tiongkok saat ini.

Diskusi soal kebijakan ini pun mengemuka seiring melonjaknya kasus kriminal terkait kripto di Tiongkok, mulai dari penipuan online, pencucian uang, hingga perjudian ilegal. Menurut laporan SAFEIS, total dana dalam kasus semacam ini meningkat 10 kali lipat menjadi CNY430,7 miliar sepanjang 2023. Pada tahun yang sama, tercatat 3.032 orang dituntut atas keterlibatan dalam pencucian uang berbasis kripto.

Peningkatan kasus ini berbanding lurus dengan lonjakan pendapatan denda dan sitaan pemerintah daerah, yang mencapai rekor CNY378 miliar pada 2023, naik 65% dalam lima tahun terakhir.

Sebagai alternatif, sejumlah pakar hukum dan pelaku industri mengusulkan pendekatan yang lebih terstruktur. Pengacara Guo Zhihao yang berbasis di Shenzhen menyarankan agar bank sentral mengambil alih pengelolaan aset digital sitaan tersebut, baik dengan menjualnya di pasar luar negeri secara resmi atau menyimpannya sebagai bagian dari cadangan strategis nasional.

Saran ini juga diamini oleh Ru Haiyang, co-CEO dari exchange kripto HashKey yang berbasis di Hong Kong. Ia menilai bahwa Tiongkok bisa mengikuti langkah Presiden AS Donald Trump yang mulai membentuk cadangan Bitcoin sebagai aset strategis nasional.

Salah satu usulan lainnya adalah membentuk dana kedaulatan berbasis aset kripto di Hong Kong, wilayah administratif yang masih mengizinkan perdagangan kripto secara legal. Usulan ini dinilai dapat memberikan solusi jangka panjang yang sesuai dengan lanskap regulasi global dan membuka peluang baru bagi keterlibatan negara dalam ekosistem Web3 secara strategis.

Baca juga: Tiongkok Naikkan Tarif Impor 125% Terhadap AS, Bitcoin Tak Bereaksi