Senator Filipina Dorong Anggaran Negara Masuk ke Blockchain

Senator Filipina Bam Aquino mengumumkan rencananya untuk segera mengajukan rancangan undang-undang yang akan menempatkan anggaran nasional di atas sistem berbasis blockchain. Gagasan tersebut ia sampaikan saat berbicara di Manila Tech Summit.

Mengutip laporan dari BusinessWorld pada Rabu (27/8/2025), Aquino menilai penerapan blockchain dalam pengelolaan anggaran dan transaksi pemerintah dapat menjadi langkah besar untuk meningkatkan transparansi publik.

“Tidak ada orang waras yang mau menaruh transaksi mereka di blockchain, di mana setiap langkah akan tercatat dan bisa dilihat semua warga. Tapi kita ingin memulainya,” ujarnya.

Dalam unggahan di Facebook, Aquino juga menegaskan pentingnya inovasi demi terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel. Salah satunya melalui “penganggaran berbasis blockchain agar setiap peso transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.”

“Kalau kita berhasil melakukannya, saya rasa Filipina bisa jadi negara pertama yang menaruh anggarannya di blockchain. Tentu saja saya belum tahu dukungan seperti apa yang akan datang,” tambahnya.

Baca juga: Thailand Luncurkan Obligasi Pemerintah Tertokenisasi Pertama di Dunia Bersama KuCoin

Blockchain Masuk ke Sistem Anggaran Filipina

Rencana ini muncul tidak lama setelah Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM) Filipina meluncurkan sistem validasi dokumen berbasis blockchain di Polygon pada Agustus lalu. Menurut Wakil Menteri Maria Francesca Del Rosario, sistem tersebut dirancang untuk melawan praktik deepfake berbasis AI sekaligus mencegah pemalsuan dokumen resmi.

Namun, belum dipastikan apakah inisiatif Aquino nantinya akan terhubung langsung dengan proyek tersebut.

Filipina bukan satu-satunya negara yang mulai menguji penggunaan blockchain di sektor pemerintahan. Di Amerika Serikat, Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengumumkan rencana untuk mempublikasikan data statistik ekonomi, dimulai dari angka PDB, langsung melalui blockchain.

Baca juga: Blockchain di Indonesia Diakui Resmi Lewat PP 28/2025, Ini Implikasinya