Pemerintah Inggris Miliki Bitcoin Senilai 64 Triliun Rupiah!

Arkham Intelligence, sebuah platform analitis, menemukan bahwa pemerintah Inggris memiliki dompet berisi 61,245 Bitcoin (BTC), senilai sekitar US$4,1 miliar atau setara dengan Rp64 triliun.

Penemuan ini bermula dari penyertaan besar-besaran pada tahun 2018, ketika Polisi Metropolitan Inggris menyita 61.000 BTC dari Jian Wen dan Zhimin Qian, dua warga negara China yang terlibat dalam penipuan investasi skala besar antara tahun 2014 dan 2017. 

The UK Government is now on Arkham.

The UK Metropolitan Police seized 61,000 Bitcoin (currently worth $4B) from Jian Wen and Zhimin Qian in 2018, gaining access to the seized BTC in July 2021.

Qian had reportedly purchased the Bitcoin with funds from an investment fraud… pic.twitter.com/BVqRAkE1TW

— Arkham (@ArkhamIntel) March 4, 2024

Penyitaan Bitcoin oleh pemerintah Inggris ini menandai bahwa pemerintah mengawasi ketat transaksi ilegal dengan penggunaan kripto. Mulai tanggal 26 April 2024, Inggris akan memberlakukan undang-undang baru yang secara signifikan memperluas kewenangan Badan Kejahatan Nasional. 

Undang-undang ini akan mengizinkan penyertaan aset kripto yang terkait dengan dugaan aktivitas ilegal tanpa memerlukan izin. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Inggris untuk memperketat jerat penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal seperti kejahatan dunia maya, penipuan, dan perdagangan narkoba.

Dokumentasi instrumen undang-undang yang dirilis pada 29 Februari 2024, menggarisbawahi revisi Undang-Undang Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan 2023. Revisi ini memberdayakan lembaga penegak hukum untuk membekukan dan menyita aset kripto yang terkait dengan perilaku terlarang yang mencurigakan.

Pihak yang berwenang akan memiliki kemampuan untuk mengambil aset kripto langsung dari bursa dan penyedia dompet kustodian, dan jika dianggap perlu, menghancurkannya.

Metode umum untuk menghancurkan token mata uang kripto melibatkan “pembakaran”, di mana transfer token ke alamat pembakaran dompet yang ditunjuk, yang secara efektif mengeluarkannya dari peredaran.

Meskipun langkah-langkah ini merupakan bukti komitmen Inggris untuk memerangi sisi gelap keuangan digital, namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran.

Seorang warga negara Inggris, korban penipuan mata uang kripto yang kehilangan sekitar US$46,000, menunjukkan kekhawatiran bahwa pihak yang berwenang di Inggris mungkin tidak memiliki perlengkapan yang mampu untuk menangani kejahatan terkait kripto secara efektif.

Baca juga: Polisi Prancis Uji Coba Kamera AI untuk Tingkatkan Keamanan Olimpiade

Pemerintah Inggris Gencar Regulasi Aset Kripto

Sementara itu, saat ini pemerintah Inggris tengah gencar untuk menavigasi lanskap kripto yang berkembang. Negara monarki ini akan memperkenalkan peraturan baru mengenai stablecoin dan staking mata uang kripto dalam enam bulan ke depan. 

Pada acara kripto di London pada 19 Februari, Menteri Keuangan Bim Afolami mengungkapkan bahwa pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan peraturan sebelum pemilu mendatang, yang dijadwalkan berlangsung paling lambat 28 Januari 2025.

Baca juga: Mega Whale Bergerak, Lakukan Transfer 3.000 Bitcoin!