Menteri Keuangan AS Janet Yellen Desak Kongres Regulasi Stablecoin

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mendesak kongres AS segera meregulasi standar peraturan federal untuk stablecoin (6/2).

Dalam sidang atas laporan tahunan Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan (FSOC), Yellen berpendapat bahwa kebijakan federal diperlukan untuk melindungi investor dan mengawasi stablecoin.

Aturan ini tetap diperlukan meskipun sudah ada Undang-Undang Kejelasan Pembayaran Stablecoin yang digunakan beberapa negara bagian.

“Regulator federal harus memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah penerbit stablecoin harus dilarang menerbitkan aset semacam itu,” katanya.

Risiko Stablecoin Picu Perhatian

Yellen juga menekankan stablecoin menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan yang telah diidentifikasi oleh FSOC dan Kelompok Kerja Presiden di Pasar Keuangan sebagai risiko terhadap stabilitas keuangan dan meminta agar Kongres memberikan wewenang untuk mengatur pasar spot kepada badan federal.

Komite Jasa Keuangan DPR sebetulnya telah mengesahkan Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Abad 21 dan Undang-Undang Kejelasan Stablecoin Pembayaran pada Juli 2023 namun RUU itu menunggu pemungutan suara penuh di DPR.

Yellen juga membahas usulan Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk lebih membatasi cara perusahaan investasi menyimpan aset klien mereka, termasuk kepemilikan kripto mereka.

Peraturan yang diusulkan direncanakan untuk diselesaikan tahun ini. Aturan itu jika disetujui mengharuskan aset klien yang lebih luas disimpan di kustodian yang memenuhi syarat. Hal tersebut pun menuai kritik dari para bankir, beberapa anggota parlemen dan bahkan regulator lainnya.

“Kami mempunyai beberapa kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap bank, dan itu adalah sesuatu yang harus saya diskusikan dengan ketua,” kata Yellen dalam sidang.

Baca juga: Capres Amerika Serikat Bakal Debat Kripto

Yellen akan Berikan Laporan Soal Uji Howey

Yellen akan kembali melaporkan atau memberikan jawabannya atas berbagai pertanyaan dari anggota kongres pada 20 Februari mendatang.

Beberapa diantaranya adalah masalah mengenai efektivitas uji Howey dan apakah perlu Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) harus memperluas yurisdiksinya.

Kongres mempertanyakan apakah uji Howey yang digunakan untuk menentukan klasifikasi suatu transaksi sebagai kontrak investasi dan, dengan demikian, sebagai sekuritas. Kongres mempertanyakan apakah uji Howey cukup untuk memberikan perlindungan konsumen yang memadai.

Perihal Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), kongres membutuhkan jawaban apakah perlu memperluas yuridiksi lembaga tersebut untuk mengawasi pasar spot atau tidak.

Baca juga: Pasar Crypto Koreksi Setelah Jannet Yellen Menyatakan Hal Ini