Malaysia Ingin Fokus Jajaki Kebijakan Kripto dan Blockchain

Pemerintah Malaysia dilaporkan sedang mempertimbangkan pengembangan regulasi di bidang keuangan digital, termasuk adopsi aset kripto dan teknologi blockchain. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memastikan Malaysia tidak tertinggal dalam perkembangan inovasi finansial global.

Menurut laporan New Straits Times pada Rabu (15/1/2024), Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyebut bahwa inisiatif ini muncul setelah diskusinya dengan pemerintah Abu Dhabi dan Changpeng Zhao, pendiri exchange kripto global Binance. Diskusi tersebut bertujuan untuk mempelajari potensi dan langkah-langkah strategis dalam mengadopsi teknologi ini.

“Saya telah mengusulkan beberapa bulan lalu agar lembaga-lembaga kami, termasuk yang bergerak di bidang keamanan, keuangan, dan Bank Negara Malaysia, melakukan kajian mendalam. Tujuannya adalah memastikan Malaysia dapat menjajaki potensi ini dengan regulasi yang tepat, guna melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah kerugian,” ujar Anwar di akhir kunjungan resminya selama tiga hari di Abu Dhabi.

Baca juga: Program Visa Kerja Malaysia Bagi Para Profesional Blockchain

Tidak Ingin Tertinggal dalam Inovasi Kripto

Anwar menegaskan bahwa inovasi ini sebanding dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi merevolusi dunia keuangan. Ia menyampaikan rencana untuk berkonsultasi dengan kabinet guna mengkaji langkah-langkah eksplorasi lebih lanjut.

“Kita tidak boleh berdiam diri dan hanya menunggu, lalu terpaksa mengikuti ketika negara lain sudah jauh di depan,” katanya. Anwar mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai pemimpin global dalam pengembangan teknologi blockchain dan kripto.

Ia juga menyebutkan bahwa Malaysia tidak akan memulai dari nol. Sebaliknya, negara ini akan memanfaatkan pengalaman negara-negara lain seperti UEA dan kerja sama strategis dengan Binance untuk merumuskan pendekatan regulasi aset kripto yang efektif. Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan respons cepat karena evolusi teknologi berlangsung sangat pesat.

“Ini adalah evolusi yang terjadi dengan sangat cepat, dan kita harus mampu mengimbanginya agar tidak terjebak dalam sistem keuangan lama,” tambahnya.

Setelah kebijakan ini diimplementasikan, berbagai otoritas di Malaysia, termasuk Kementerian Keuangan, Komisi Sekuritas, dan Bank Negara Malaysia, akan melakukan studi lanjutan untuk menangani berbagai isu terkait.

Kebijakan ini datang setelah pemerintah Negeri Jiran ini mulai mengizinkan pembayaran zakat menggunakan kripto, menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang mengeksplorasi ini. inisiatif ini bertujuan untuk mendidik umat Islam tentang kewajiban zakat mereka di era teknologi blockchain dan mata uang kripto.

Di tingkat regional, negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Singapura juga tengah mengembangkan pusat-pusat inovasi kripto mereka.

Baca juga: Thailand Hapus PPN untuk Exchange Kripto Teregulasi, Apa Kabar Indonesia?