Perusahaan Ini Uji Coba Blockchain untuk Membantu Proses Pembiayaan

febrian surya

18th July, 2020

KPR adalah salah satu solusi dari mahalnya harga rumah untuk generasi milenial. Perlu diketahui, harga rumah setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan dan membuat rumah menjadi investasi jangka panjang yang menjanjikan bagi keluarga milenial.

Bukan hanya permasalahan persyaratan dokumen saja yang perlu dilengkapi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman KPR di bank. Melainkan, ada pula hal lainnya yang tidak kalah penting yakni masalah keamanan data nasabah.

Di mana, seperti diketahui marak sekali data-data nasabah dicuri atau diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Untuk melindungi konsumen atau nasabah, saat ini berbagai bank di penjuru dunia berlomba-lomba untuk menemukan solusi yang bisa membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya peretasan saja tetapi risiko gagal bayar yang disengaja juga menjadi fokus bagi perusahaan keuangan saat ini.

Salah satunya yakni melalui eksplorasi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan data nasabah. Hal ini sudah dilakukan oleh Wilmington Trust, anak perusahaan dari M&T Bank.

Teknologi blockchain ingin digunakan oleh Wilmington Trust untuk mencatat dokumen hipotek dari seluruh investor atau nasabah miliknya. Di mana, nantinya pihak-pihak yang terlibat akan bisa mengakses mortage backed security (MBS) yang didukung oleh blockchain.

Dokumen-dokumen yang bisa diakses meliputi dokumen hipotek dan untuk memverifikasi bahwa pihak nasabah belum memperbaruhinya seperti alamat tinggal dan lain sebagainya. Hal ini untuk menekan risiko gagal bayar yang terjadi selama masa resesi berlangsung, misalnya nasabah memberikan jaminan palsu untuk memperoleh pinjaman. Selain itu, cara ini juga efektif untuk menekan kegiatan pencucian uang.

Pinjaman tersebut harus dibeli dan dimasukkan ke dalam kumpulan sekuritisasi, di mana dalam project blockchain ini perusahaan Wilmington Trust sedang mencari mitra atau perusahaan lainnya yang bisa bergabung sebagai perusahaan yang bersedia menanggung risiko.

Setelah mantan presiden perusahaan ini dijatuhi hukuman 6 tahun penjara akibat tidak mengklasifikasikan pinjaman sebagai tunggakan dan kemudian berusaha untuk memperkaya dirinya dengan tindakan fraud.

Sumber