Kementerian Keuangan Kantongi Pajak Kripto Sebesar Rp 126,75 Miliar!

Nabiila Putri Caesari

27th September, 2022

Menteri keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pemerintah sudah mengantongi penerimaan pajak kripto sebesar Rp126,75 miliar. 

Besaran angka ini dihitung sejak ketetapan pemungutan pajak kripto yang dimulai dari 1 mei 2022 hingga akhir Agustus 2022, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

“Pajak atas komoditas kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, yang mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN  KiTa secara daring, Selasa (27/9).

Realisasi pajak tersebut berasal dari PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sebesar Rp 60,75 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendaharawan senilai Rp 65,99 miliar.

“Untuk komoditas kripto juga sudah kita kenakan. Pajak PPh 22 Rp 60,67% dan PPN DN Rp 65,99 miliar,” tambahnya. 

Diketahui bahwa pengenaan pajak atas kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPn dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11%.  Tetapi apabila perdagangan tidak dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto maka besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2% dari tarif PPN umum senilai 0,22%.

Oleh karena itu, penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan mining pool, PPN yang harus dipungut dan disetor sebesar 10% dari tarif PPN umum atau 1,1% yang dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang.

Sementara, pada Pasal 19 disebutkan bahwa pajak penghasilan (PPh) diterima dari penjual kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang.

Penjual akan dikenakan tarif sebesar 0,1% pada Pasal 22. Sedangkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik akan dipungut 0,2%, dan untuk penambang akan dikenakan PPh dengan tarif 0,1% pada Pasal 20 ayat (1).

Baca juga: Sepertiga Populasi Inggris Adopsi Industri Kripto, Indonesia Kapan?!

Nabiila Putri Caesari

Seorang perempuan yang gemar menulis sekaligus bercerita. Memiliki ketertarikan terhadap dunia ekonomi, travel, dan fotografi. Selalu antusias dan senang belajar dengan hal baru.

Seorang perempuan yang gemar menulis sekaligus bercerita. Memiliki ketertarikan terhadap dunia ekonomi, travel, dan fotografi. Selalu antusias dan senang belajar dengan hal baru.