Jepang Tingkatan Aturan Baru di Exchange, Demi Mencegah Kriminalitas

Pemerintahan Jepang memperkuat beberapa aturan dalam pengiriman uang di exchange. Demi mencegahnya kegiatan kriminal pencucian uang  yang masuk di pertukaran kripto.

Melansir dari NikkeiAsia, Regulator Jepang akan memperkenalkan Undang-Undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Pidana yang mengharuskan berbagi informasi pelanggan antar operator bursa di exchange.

Langkah ini bertujuan untuk melacak pengiriman uang oleh orang-orang  yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Sementara rancangan aturan itu dijadwalkan pada 3 Oktober.

Peraturan Informasi Terbaru

Beberapa informasi yang akan dibagikan termasuk nama dan alamat pelanggan saat mengirim kripto ke bursa lain. Jika ada operator bursa yang melanggar peraturan hukum ini akan dikenakan biaya administratif dan hukuman sanksi pidana. 

Sementara undang-undang ini juga berlaku untuk stablecoin yang diatur pada Mei 2023. Selain itu, Organisasi internasional, Financial Action Task Force (FATF) telah mengkaji langkah-langkah pencucian uang ini, dan memberikan rekomendasi pada negara-negara lainnya untuk mengadopsi aturan tersebut. 

Salah satunya Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura termasuk negara yang telah mengesahkan undang-undang tersebut. 

Banyak Usulan Untuk Mengatur Sektor Kripto

Pemerintah akan memberlakukan sistem pemantauan cryptocurrency yang lebih luas, untuk mengantisipasi penyebaran pertumbuhan cryptocurrency di Jepang.

Misalnya, Jepang juga telah mengusulkan amandemen Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri yang mana stablecoin ikut ke daftar aset yang diatur. 

Undang-undang tersebut berusaha untuk mencegah penggunaan stablecoin pada transfer ke negara-negara yang terkena sanksi seperti Korea Utara dan Rusia. 

Di tengah peningkatan peraturan kripto, pemerintah memandang sektor ini sebagai katalis penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Seperti dilansir Finbold, regulator Jepang, Badan Layanan Keuangan (FSA), mengusulkan pelonggaran pajak kripto perusahaan untuk memperkuat ekonomi. 

Baca juga: Kementerian Keuangan Kantongi Pajak Kripto Sebesar Rp 126,75 Miliar!