Jepang Bakal Kaji Sistem Perpajakan Kripto Juni 2025

Perdana Menteri (PM) Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan “perkembangan yang sehat” dari kripto “sangat penting” bagi Jepang.

Karena itu, Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, akan meninjau kembali undang-undang pajak kripto pada akhir Juni tahun ini.

Kato menanggapi pertanyaan dari anggota parlemen dari Partai Demokratik Liberal (LDP), Akihisa Shiozaki, kepala kantor Promosi Masyarakat Digital Web3 dari partai tersebut.

Kato menjelaskan, Financial Service Agency (FSA) akan mengeluarkan tinjauan “berdasarkan proposal sistem pajak dari partai yang berkuasa (LDP).” Tinjauan ini mencakup rekomendasi mengenai “amandemen legislatif yang diperlukan.”

Sementara itu, PM Ishiba yakin aset kripto berkontribusi memecahkan masalah sosial dan meningkatkan produktivitas. Perkembangan web3 yang sehat, termasuk aset kripto, sangat penting.

Ishiba menambahkan, “penting” bagi pemerintah untuk “memastikan perlindungan pengguna” dan “memperbaiki lingkungan” pasar kripto domestik.

Baca juga: Jepang Berencana Kaji Ulang Regulasi Kripto

Perubahan Kebijakan dari yang Paling Dasar

Menteri Kato menambahkan, FSA juga menguraikan perubahan yang diusulkan kepada otoritas pajak negara. Ini memastikan setiap perubahan yang diperlukan “diterapkan” sebelum aturan baru diluncurkan.

Ia menyarankan agar Tokyo mengubah definisi hukumnya tentang aset kripto. Saat ini, hukum Jepang mendefinisikan kripto sebagai “alat pembayaran”. Tetapi “pada kenyataannya” koin seperti Bitcoin (BTC) “terutama diperdagangkan untuk tujuan investasi.”

LDP telah merumuskan kebijakan dasar kripto. Tetapi FSA yang merumuskan peraturan dan amandemen hukum. Sejauh ini, semua permintaan FSA yang diajukan ke parlemen mengenai masalah ini telah diadopsi tanpa penundaan.

Pendahulu Ishiba, Fumio Kishida, mengambil sikap relatif progresif terhadap regulasi kripto. Namun Ishiba lebih berhati-hati dalam masalah reformasi pajak. Dia juga membuat komentar yang mendamaikan tentang kripto dan blockchain.

Departemen Shiozaki telah menyerukan tindakan yang lebih cepat, mengklaim akhir tahun lalu bahwa proposal untuk mereformasi pajak kripto sangat penting dan “mendesak”.

Undang-undang pajak Jepang mengharuskan pedagang kripto melaporkan keuntungan mereka pada pengembalian pajak penghasilan tahunan mereka.

Hal ini berbeda dengan banyak negara lain, yang memberlakukan pungutan keuntungan modal tetap pada pedagang dengan tarif sekitar 20%.

Trader Jepang harus melaporkan keuntungan trading kripto mereka dalam pengembalian pajak tahunan sebagai “pendapatan lainnya”.

Ini berarti, pedagang kripto terkaya di Jepang harus menyerahkan hingga 55% dari keuntungan perdagangan mereka ke Departemen Keuangan.

Kritikus dan investor kripto mengatakan, pertumbuhan web3 dan kripto di Jepang terhambat karena pasar kripto terlalu diatur.

Baca juga: Jepang Pertimbangkan Ubah Klasifikasi Kripto!