Jepang Pertimbangkan Ubah Klasifikasi Kripto!

Pemerintah Jepang kini tengah mempertimbangkan mengubah klasifikasi kripto menjadi aset keuangan. Hal ini terungkap dalam dokumen resmi Badan Jasa Keuangan (FSA) yang mendesak adanya reformasi pajak pada tahun fiskal 2025.

Berdasarkan outlet berita Jepang CoinPost, saat ini, hukum Jepang masih mengklasifikasikan aset kripto sebagai “instrumen pembayaran” di bawah ketentuan Undang-Undang Layanan Pembayaran.

Peralihan ke definisi yang lebih berfokus pada “investasi” akan menjadi semacam legitimasi untuk kripto di Jepang. Namun perubahan itu bergantung pada stabilitas industri kripto.

Sejauh ini, dokumen FSA tidak menyerukan reformasi pajak kripto. Ini menunjukkan “kemungkinan” aturan pajak kripto Jepang yang kontroversial “akan ditinjau kembali.” Terlebih, FSA menyerukan reformasi pajak tepat beberapa hari setelah Partai Demokratik Liberal (LDP) membuat klaim serupa dalam rekomendasi kebijakan pajaknya sendiri untuk tahun fiskal 2025.

Baca juga: Pajak Kripto di Jepang Diharapkan Turun Tahun Depan!

LDP Ingin Lindungi Investor

LDP ingin industri kripto memasukkan “peraturan tentang akuntabilitas dan perlindungan investor” yang “setara dengan yang berlaku untuk investasi saham di perusahaan publik.”

Ini membuat menjadikan “aset kripto tertentu” sebagai “produk keuangan” yang biasa digunakan dalam “portofolio masyarakat umum.”

Dari dokumen FSA ini, nampak jika mereka “mendukung sikap LDP” dengan kesamaan visi yang terlihat meskipun terdapat perbedaan pendapat juga. Selain itu, pada tahun ini FSA juga tengah mempersiapkan “tinjauan mendasar” tentang cara mereka meregulasi kripto.

Baca juga: Jepang Berencana Kaji Ulang Regulasi Kripto

Seruan Terkait Reformasi Pajak

Inisiatif pengubahan klasifikasi yang diinisiasi FSA ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Layanan Pembayaran yang sudah ada tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi investor kripto.

Meski begitu, LDP tampaknya ingin menghapus sistem pajak kripto Jepang karena di bawah sistem saat ini, trader kripto harus mendeklarasikan keuntungan mereka sebagai “pendapatan lain” pada deklarasi pajak tahunan.

CoinPost menegaskan, itu berarti para penghasil tinggi dapat membayar hingga 55% pajak atas penghasilan mereka. LDP mendukung penghapusan sistem ini dan mendukung pajak keuntungan modal atas penghasilan kripto. FSA tampaknya lebih tertarik untuk menempatkan kripto “dalam kerangka kerja integrasi pajak penghasilan yang lebih komprehensif.”

Meskipun terdapat perbedaan, terlihat ada konsensus tentang perlunya mengubah klasifikasi hukum kripto di Jepang karena perusahaan-perusahaan Jepang seperti Metaplanet dan Remixpoint mulai meningkatkan strategi pembelian Bitcoin mereka.

Bahkan awal tahun ini, Wakil Sekretaris Jenderal LDP, Masanobu Ogura, menyatakan bahwa kerangka kerja regulasi yang ada tidak memadai. Aset kripto sekarang bukan hanya “alat pembayaran,” tetapi juga “kendaraan investasi dan sumber inovasi.”

Baca juga: E-commerce Jepang, Mercari Terima Bitcoin Sebagai Pembayaran