India Pertimbangkan Larangan Cryptocurrency

Sebuah rancangan undang-undang yang akan melarang cryptocurrency dilaporkan beredar di antara berbagai departemen pemerintah India,media lokal The Economic Times melaporkan pada 25 April.

Seorang pejabat yang akrab dengan masalah ini dilaporkan mengatakan kepada The Economic Times bahwa pemerintah telah memulai konsultasi antar-menteri tentang “Larangan Cryptocurrency dan Peraturan RUU Mata Uang Digital Resmi 2019”.

Komite yang terdiri dari Department of Economic Affairs (DEA), the Central Board of Direct Taxes (CBDT), the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) dilaporkan mendukung gagasan untuk sepenuhnya melarang “penjualan, pembelian, dan penerbitan semua jenis cryptocurrency.”

Komite tersebut dilaporkan juga mempertimbangkan opsi untuk melarang mata uang digital berdasarkan Prevention of Money Laundering Act (PMLA) karena konon dapat digunakan untuk pencucian uang. Kementerian Urusan Korporat dilaporkan menyatakan bahwa cryptocurrency digunakan dalam skema penipuan untuk “menipu investor”.

Baca juga: CEO BitMEX Arthur Hayes Ungkap Rencana Membuka Platform Opsi Crypto

Laporan Economics Times bertentangan dengan laporan pada bulan Desember, yang menyatakan bahwa komite pemerintah yang berbeda menyarankan bahwa cryptocurrency harus dilegalkan di negara itu, dan menekankan bahwa ada konsensus umum bahwa cryptocurrency tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya ilegal.

Pada bulan Februari, Mahkamah Agung India memberikan waktu empat minggu kepada otoritas India untuk membuat kebijakan regulasi cryptocurrency, sebelum Pengadilan akan berhenti mendengarkan kasus terkait crypto, termasuk pihak-pihak yang menuntut untuk membalikkan crypto circular yang dirilis oleh Reserve Bank of India.

Pada bulan yang sama, sebuah panel yang dipimpin oleh Sekretaris Urusan Ekonomi India merilis sebuah laporan yang meningkatkan kekhawatiran tentang dampak cryptocurrency pada mata uang fiat lokal dalam kasus crypto pengadopsian untuk pembayaran.

Sumber