India Dapat Melegalkan Crypto Tapi Di Bawah Aturan Yang ‘Ketat’

Pemerintah India kemungkinan kedepannya akan melegalkan cryptocurrency, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berat dan ketat. Menurut sebuah artikel New Indian Express yang diterbitkan Rabu kemarin waktu setempat, sebuah komite interdisipliner yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki cryptocurrency, tidak mendukung larangan langsung. Seorang pejabat senior yang tidak diketahui identitasnya menghadiri rapat pertemuan komite dan mengatakan kepada surat kabar,

“Kami sudah dua kali mengadakan rapat. Ada konsensus umum bahwa cryptocurrency tidak dapat dianggap sebagai sepenuhnya ilegal. Itu perlu disahkan dengan protokol yang kuat. Musyawarah pun sampai saat ini sedang dilangsungkan. ”

Baca Juga: Facebook Mengembangkan Cryptocurrency untuk Transfer via WhatsApp

Pemerintah membentuk komite pada bulan April 2017 dengan tugas memeriksa kerangka hukum yang ada terkait dengan mata uang digital tersebut dan menyarankan langkah-langkah baru untuk menangani teknologi, termasuk mengatasi masalah seputar perlindungan konsumen dan pencucian uang. Anggota termasuk perwakilan dari departemen pemerintah untuk ekonomi dan perpajakan, serta bank sentral dan lembaga lainnya. Iterasi kedua kelompok ini sekarang diharapkan untuk segera menyerahkan laporan terbaru kepada kementerian keuangan negara pada Februari 2019 nanti.

Langkah Lebih Lanjut

Artikel itu rupanya mengindikasikan sikap koperatif oleh komite, yang pada Oktober kemarin, merekomendasikan bahwa pemerintah mengembangkan “kerangka hukum yang tepat untuk melarang penggunaan cryptocurrency swasta di India.” Lebih lanjut untuk bisa meredam industri mata uang kripto negara itu di tengah isu isu membingungkan tentang status hukum bitcoin dan rekan-rekan crypto-nya. Pada bulan April lalu juga, Reserve Bank of India, bank sentral India, mencegah bank-bank domestik untuk menyediakan layanan kepada perusahaan-perusahaan cryptocurrency seperti untuk exchange.

Sejak saat itu, pertukaran telah mencari cara untuk mencegah bisnis mereka tutup, dengan memasukkan petisi hukum untuk membatalkan larangan RBI di mahkamah agung negara. Mencari petunjuk, pengadilan, pada 26 Oktober, meminta pemerintah untuk memberikan pendapatnya tentang cryptocurrency dalam waktu dua minggu. Sementara, belum ada pengumuman resmi yang dibuat untuk hal tersebut. Dengan India sebagai negara anggota kelompok G20, aturan apa pun untuk mengatur ruang crypto lokal dapat dipengaruhi oleh panduan pengaturan yang direncanakan dari forum ekonomi internasional. Sumber tersebut mengungkapkan hal lebih lanjut kepada New Indian Express:

“Kami juga telah mengambil input dari pertukaran cryptocurrency dan para ahli akan memeriksa masalah hukum dengan kementerian hukum. Ini masalah yang rumit. Setelah semua aspek diputuskan, maka kita akan memiliki lebih banyak kejelasan. ”