Hanya Disetujui 13 Validator, Hard Fork Polygon Tuai Protes!

Layer-2 Polygon MATIC telah melakukan upgrade hard fork (17/1/2023). Selain meningkatkan sistem keamanan melalui reorg, upgrade ini mampu mengurangi lonjakan gas fee, biaya dalam penggunaan blockchain. Namun, upaya hard fork tak sepenuhnya berjalan mulus. Polygon mendapat banyak kritik dari komunitas kripto.

Baca juga: Polygon akan Lakukan Hard Fork, Tekan Biaya Gas dan Reorganisasi

Perubahan Dianggap Tidak Mendesak

Proposal harf fork L-2 Polygon menuai polemik di kalangan komunitas jaringan. Beberapa anggota komunitas menuntut informasi lebih lengkap atas urgensi dilakukannya perubahan. Mereka juga menilai bahwa perubahan tersebut bersifat tidak mendesak, tidak memerlukan tindakan drastis seperti hard fork.

Tidak Terdesentralisasi

Pada Desember 2022, Polygon mengadakan pemungutan suara, tetapi hanya dengan 100 validator jaringan. Hanya peserta yang memberi pelayanan node Polygon yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, untuk menentukan apakah Polygon harus melanjutkan hard fork yang diusulkan atau tidak.

Namun, realisasinya, pemungutan suara hanya dilakukan dengan bantuan 15 validator, dengan 13 validator (87%) di antaranya menyatakan dukungan terhadap proposal hard fork.

Hal ini memicu kritikan dari komunitas yang menyebut Polygon terlalu terpusat dan kurang demokratis, karena hanya 13 validator yang menentukan nasib Polygon.

Padahal, sebelumnya pernah dibahas, hard fork seharusnya dipilih oleh 100 validator dan penyedia infrastruktur jaringan. Jumlah validator dianggap terlalu sedikit, perlu suara mayoritas sebelum memutuskan hard fork.

Sementara itu, Polygon di situs resminya menyamakan diri sebagai diktator yang baik, padahal proyek Polygon dibuat untuk secara bertahap meningkatkan desentralisasi dengan menggunakan kerangka tata kelola off-chain dan on-chain.

Masalah desentralisasi di proyek blockchain dan kripto bukan hal baru, sebelumnya Uniswap, exchange terdesentralisasi juga diprotes oleh anggotanya untuk bersuara terkait rencana pembaruan tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar kontrol yang dapat dimiliki pencipta atau pemilik blockchain.