Gambaran Umum Peraturan Cryptocurrency Asia

Sebagai salah satu pusat ekonomi dan populasi terbesar di dunia, Asia semakin penting untuk keuangan global dan ruang cryptocurrency. Meskipun Cina telah mengeluarkan peraturan baru yang ketat pada tahun lalu, negara-negara Asia lainnya telah mengambil sikap peraturan yang ramah terhadap crypto.

Sementara Cina tampaknya percaya pada kata-kata bahwa “blockchain bukan cryptocurrency”, pemerintah lain di wilayah tersebut ingin membangun lingkungan peraturan yang melindungi investor dan pengguna dari penipuan dan kegiatan kriminal lainnya sementara memungkinkan startup untuk berkembang.

Cryptocurrency (Mata Uang Crypto) Asia

Korea Selatan, pusat utama yang sangat antusias terhadap kripto, telah menjadi sumber kekhawatiran bagi investor, karena mempertimbangkan caranya untuk mengatur cryptocurrency. Tapi Korea Selatan sedang mencoba pendekatan akal sehat yang melegitimasi sektor kripto. Komisi Jasa Keuangan (FSC) baru-baru ini menerbitkan pedoman peraturan baru.

Pertama, FSC memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelidiki tiga bank besar yang memiliki hubungan perbankan dengan pertukaran mata uang kripto.

Kedua, peraturan mengharuskan para bursa untuk melakukan pemeriksaan latar belakang uji tuntas pada pelanggan untuk memastikan bahwa orang asing tidak berdagang di bursa lokal dan bahwa penjahat tidak melakukan “pencucian uang”.

Tujuan dari peraturan baru adalah untuk menghilangkan premium Korea Selatan pada harga crypto dan mendorong pertukaran crypto untuk menjadi lebih sesuai dengan kebijakan anti pencucian uang dan mengetahui orang(pelanggan) yang dihadapi.

Jepang juga mempertimbangkan kembali kerangka peraturan nya. Telah lama dipuji oleh komunitas crypto untuk klasifikasi crypto sebagai uang elektronik, Financial Services Agency (FSA) mengevaluasi kembali apakah crypto harus diatur sebagai uang atau produk keuangan. Jika FSA memutuskan untuk mereklasifikasi crypto sebagai produk keuangan, maka bursa dan perusahaan fintech akan perlu memberikan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Perusahaan Crypto juga perlu mengelola dana para pelanggan dan aset perusahaan secara terpisah. Di sisi positif, langkah ini kemungkinan akan membuka pintu untuk dana pertukaran crypto dan derivatif, membawa lebih banyak dana institusional ke dalam sektor tersebut. Peninjauan ulang tersebut adalah bagian dari langkah Jepang untuk merampingkan peraturan keuangan untuk mata uang kripto.

Thailand menghindari pertanyaan “apakah crypto adalah keamanan untuk segalanya?”. Pemerintah Thailand baru-baru ini membuat undang-undang baru, Dekrit Bisnis Aset Digital, yang mendefinisikan cryptocurrency dan token digital. Menurut keputusan ini, cryptocurrency (mata uang crypto) adalah alat tukar seperti uang, dan token digital adalah hak untuk berpartisipasi dalam investasi seperti sekuritas. Undang-undang baru ini juga menetapkan kerangka peraturan untuk broker-dealer, bursa, dan ICO, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit. ICO dan perdagangan juga harus dipasangkan dengan pilihan tujuh crypto cair spesifik. Namun, hukum menerapkan pajak 15% terhadap keuntungan kripto dan mempertahankan pajak pertambahan nilai 7% pada perdagangan aset digital. Meskipun tidak semua penggemar crypto Thailand senang dengan keputusan tersebut, pendekatan hukum yang inovatif semoga mengingatkan/menjawab regulator bahwa pertanyaan tentang “keamanan untuk segalanya” tidak penting.

Sektor kripto China kemungkinan akan tetap bergejolak di bawah rezim Presiden Xi, dan pemerintah India terus bertindak bermusuhan terhadap pertukaran kripto. Karena kerangka peraturan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand menambah legitimasi dan memungkinkan industri blockchain mereka berkembang. Kemungkinan besar pemerintah di Asia dan dunia lainnya akan mengadopsi pandangan regulasi yang serupa.