Eropa Perketat Peraturan Aset Digital, Tapi Tidak Melarang Crypto

Naufal Muhammad

9th July, 2021

Uni Eropa dikabarkan sedang dalam rencana untuk memperketat peraturan mengenai aset digital untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lain.

Rencana ini membuat banyak pihak khawatir terhadap pertumbuhan crypto di Eropa, walau kenyataannya kabar ini tidak dianggap sebagai sentimen negatif.

Eropa Perketat Peraturan Aset Digital

Pemerintah Uni Eropa dikabarkan dalam rencana untuk membuat Lembaga Otoritas baru untuk memperketat regulasi aset digital.

Tujuan utama ini adalah untuk menjaga kegiatan pencucian uang agar tidak terjadi, namun salah satu target utama nampaknya akan menjadi pasar crypto.

Laporan pada 8 Juli 2021 oleh Reuters menyatakan bahwa terdapat dokumen yang tersebar mengenai Lembaga Otoritas baru bernama AMLA.

AMLA ini adalah kepanjangan dari Anti Money Laundering Authority yang akan berperan sebagai otoritas utama dalam mengawasi kondisi keuangan di negara-negaranya.

Laporan yang tersebar tersebut juga menyatakan bahwa terdapat rencana peraturan baru untuk pasa penyedia jasa perdagangan dan investasi aset digital.

Peraturan ini akan memperketat pengumpulan data dimana ada beberapa data pengguna yang harus dikumpulkan, terutama menyangkut transaksi crypto.

Nantinya data tersebut dapat diakses oleh Pemerintah Eropa, yang sayangnya menghilangkan sifat privasi dari crypto.

Oleh karena itu, rencana ini yang menjadi salah satu kekhawatiran mayoritas investor terhadap kemungkinan terhambatnya pertumbuhan crypto di Eropa.

Menurut pemerintah, peraturan ini dibutuhkan untuk mencegah potensi pencucian uang dan kegiatan yang tidak legal terkait dengan transaksi crypto di Eropa.

Hal ironisnya adalah peraturan untuk menjaga aktivitas tersebut mulai muncul urgensinya setelah adanya pencucian uang oleh bank konvensional sebesar 200 Miliar Euro.

Jadi penyebab awalnya bukan akibat crypto namun akibat salah satu bank terbesar di Denmark, Danske Bank, yang menjadi kekhawatiran oleh pemerintah Eropa.

Tidak Melarang Transaksi Crypto

Melihat kondisi rencana tersebut, nampaknya pemerintah tidak akan terfokus hanya kepada crypto namun kepada sistem keuangan secara menyeluruh.

Hal ini membuat kewajaran dalam peraturan akibat memang sudah seharusnya pemerintah bertindak seperti itu.

Sehingga untuk menyatakan bahwa kabar ini menjadi sentimen negatif adalah suatu hal yang kurang tepat.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Pemerintah Uni Eropa yang selama ini masih terlihat mendukung pertumbuhan crypto.

Berbeda dengan tetangganya, yaitu Inggris, Uni Eropa membuat regulasi yang mempermudah pertumbuhan crypto namun dengan cara yang tetap dalam pengawasannya.

Selain itu, saat ini Uni Eropa juga masih dalam proses perencanaan penerapan pajak crypto yang lebih rendah.

Rencana ini telah berjalan sejak dua bulan yang lalu yang terlihat menjadi sentimen positif untuk pertumbuhan pasar crypto.

Tujuannya adalah untuk menarik kegiatan crypto yang lebih tinggi dan menguntungkan untuk pendapatan negara.

Sehingga melihat kondisi tersebut nampaknya pemerintah masih belum akan melarang atau menghalangi pertumbuhan crypto.

Ditambah dengan pandangan mayoritas pemerintahnya yang juga masih mendukung digitalisasi dalam sektor keuangan, nampaknya crypto masih dapat terus bergerak.

Tapi rencana regulasi ini dapat membuat tantangan baru untuk mendorong pertumbuhan pasar crypto di negara-negaranya.

Naufal Muhammad

Muhammad Naufal merupakan seorang penggemar bidang makroekonomi dan keuangan. Pada saat ini fokus utama tertuju pada bidang teknologi keuangan terutama trading dan investasi crypto.

Muhammad Naufal merupakan seorang penggemar bidang makroekonomi dan keuangan. Pada saat ini fokus utama tertuju pada bidang teknologi keuangan terutama trading dan investasi crypto.