Australia Terbitkan Panduan Resmi untuk Aset Kripto

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) resmi merilis pembaruan panduan aset digital yang telah lama dinantikan oleh industri kripto. Panduan ini memberikan kejelasan mengenai penerapan hukum layanan keuangan di Australia terhadap aset digital, termasuk kewajiban perizinan bagi perusahaan yang menyediakan layanan kripto.

Dalam keterangan resmi pada Rabu (29/10/2025), ASIC menyebut bahwa perusahaan yang menawarkan layanan kripto yang dikategorikan sebagai produk keuangan kini diwajibkan menjadi anggota Otoritas Pengaduan Keuangan Australia (AFCA) dan mengajukan Izin Layanan Keuangan Australia (AFSL) paling lambat 30 Juni 2026.

“Banyak aset digital yang diperdagangkan secara luas merupakan produk keuangan berdasarkan undang-undang saat ini, dan akan tetap demikian berdasarkan reformasi undang-undang yang diusulkan oleh Pemerintah, artinya banyak penyedia layanan memerlukan lisensi jasa keuangan,” kata Komisaris ASIC Alan Kirkland. “Lisensi memastikan konsumen mendapatkan perlindungan penuh sesuai undang-undang dan memungkinkan ASIC bertindak ketika praktik buruk menyebabkan kerugian.”

Baca juga: Generasi Muda Australia Akui Menyesal Tak Punya Bitcoin Sejak Awal

Bitcoin Tak Termasuk Produk Keuangan

Dalam panduan terbarunya, ASIC menegaskan bahwa tidak semua aset digital dikategorikan sebagai produk keuangan. Dikutip dari Cointelegraph, John Bassilios, pengacara kripto sekaligus mitra di firma hukum Hall & Wilcox, aset seperti Bitcoin (BTC), non-fungible token (NFT) gim, atau tiket konser yang ditokenisasi tidak dianggap sebagai produk keuangan.

“Jika Anda adalah exchange yang hanya memperdagangkan Bitcoin, maka berdasarkan panduan ini, Anda tidak perlu mengajukan izin layanan keuangan,” jelas Bassilios.

Namun, panduan terbaru juga menegaskan bahwa stablecoin, wrapped token, sekuritas yang ditokenisasi, dan wallet aset digital termasuk dalam kategori produk keuangan. Artinya, seluruh entitas yang menawarkan produk tersebut wajib memiliki izin layanan keuangan.

Bassilios menambahkan, definisi ini dapat meluas hingga mencakup aset seperti stablecoin imbal hasil, tokenisasi real estate, tokenisasi obligasi, serta layanan staking yang memiliki persyaratan saldo minimum atau periode penguncian tertentu.

Sebagai bagian dari masa transisi, ASIC memberikan relaksasi sementara hingga 30 Juni 2026 bagi seluruh pelaku industri kripto. Masa kelonggaran ini dimaksudkan agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan panduan baru dan mengajukan izin layanan keuangan yang diperlukan.

Regulator juga mengumumkan akan memberikan pengecualian terbatas bagi distributor stablecoin, wrapped token, serta kustodian aset digital untuk mempermudah proses adaptasi menjelang reformasi hukum yang diusulkan pemerintah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi publik yang telah dilakukan sejak Desember 2024, di mana pelaku industri meminta kejelasan lebih lanjut terkait status hukum stablecoin.

Adapun secara luas, pembaruan panduan ini menjadi bagian dari langkah lanjutan pemerintah Australia dalam membangun kerangka hukum yang lebih jelas untuk aset kripto.

Pada Maret 2025, pemerintahan Albanese telah mengajukan rancangan regulasi baru yang mewajibkan exchange kripto dan penyedia layanan aset digital untuk beroperasi di bawah aturan layanan keuangan yang sudah ada.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Australia juga baru saja menyelesaikan konsultasi publik atas draf undang-undang tersebut pada akhir Oktober.

ASIC sendiri sebelumnya telah memberikan pengecualian kelas untuk mempermudah distribusi stablecoin oleh pihak berizin tanpa memerlukan persetujuan tambahan, sebagai bagian dari strategi untuk mendorong kepatuhan bertahap di sektor aset digital.

Baca juga: Australia Usulkan Struktur Regulasi Kripto Baru