Vietnam Buka Perizinan Exchange Kripto, Modal Minimum Tembus Rp6,4 Triliun

Vietnam resmi membuka tahap awal perizinan exchange aset kripto melalui skema pasar uji coba dengan persyaratan modal yang tergolong sangat tinggi. Kebijakan ini menandai langkah lanjutan pemerintah Vietnam dalam mengaktifkan pengawasan langsung terhadap aktivitas perdagangan aset digital, setelah sebelumnya memberikan pengakuan hukum terhadap kripto.

Komisi Sekuritas Negara Vietnam mengumumkan bahwa pengajuan izin bagi perusahaan yang ingin mengoperasikan platform perdagangan aset kripto berlisensi mulai dibuka pada Selasa (21/1/2026). Proses ini dijalankan berdasarkan prosedur administratif baru dari Kementerian Keuangan Vietnam sebagai implementasi Resolusi No. 05/2025/NQ-CP tentang uji coba pasar kripto nasional.

Baca juga: Negara Ini Adopsi Ethereum untuk Sistem Identitas Nasional

Syarat Modal Tinggi, Akses Terbatas untuk Pelaku Asing

Dalam kerangka regulasi tersebut, pemohon diwajibkan memiliki modal dasar disetor minimum sebesar 10 triliun dong Vietnam atau setara sekitar Rp6,4 triliun. Selain syarat permodalan, regulator juga menetapkan ketentuan ketat terkait struktur kepemilikan, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Hanya perusahaan berbadan hukum Vietnam yang diperbolehkan mengajukan izin, sementara porsi kepemilikan asing dibatasi maksimal 49 persen.

Pendekatan ini membuat Vietnam mengambil jalur berbeda dibandingkan pusat keuangan regional seperti Hong Kong dan Singapura. Kedua yurisdiksi tersebut menerapkan ambang modal yang relatif lebih rendah, namun mengimbanginya dengan pengawasan intensif serta mekanisme kepatuhan yang ketat terhadap operator exchange.

Peluncuran perizinan ini sekaligus mengoperasionalkan Undang-Undang Kripto yang disahkan Majelis Nasional Vietnam pada Juni 2025. Regulasi tersebut secara resmi mengakui aset kripto sebagai properti dalam hukum perdata dan menjadi fondasi hukum bagi pengaturan aset digital. Resolusi lanjutan yang diterbitkan pada September 2025 kemudian menerjemahkan pengakuan tersebut ke dalam struktur pasar berbasis sandbox, dengan pembukaan pendaftaran lisensi sebagai tahap implementasi awal.

Exchange regional Remitano, yang telah beroperasi di Vietnam sejak 2014, menilai arah regulasi ini sebagai sinyal positif bagi ekosistem kripto nasional dalam jangka panjang. Perwakilan Remitano menyebut kebijakan terbaru Vietnam berpotensi memperkuat posisi negara tersebut di kawasan Asia, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan.

Minat dari pelaku domestik juga mulai terlihat. Kementerian Keuangan Vietnam mencatat sedikitnya 10 perusahaan sekuritas dan perbankan lokal telah menyatakan ketertarikan untuk mengajukan izin. Sejumlah institusi keuangan besar bahkan dilaporkan telah mempersiapkan infrastruktur dan kemitraan strategis selama dua tahun terakhir, menunggu kepastian regulasi.

Di sektor sekuritas, SSI Securities membentuk anak usaha aset digital bernama SSI Digital sejak 2022 dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra global seperti Tether, U2U Network, dan Amazon Web Services. VIX Securities juga dilaporkan telah berinvestasi dalam pembangunan platform exchange kripto domestik.

Sektor perbankan mengambil langkah serupa. Military Commercial Joint Stock Bank menjalin kemitraan dengan Dunamu, operator exchange Upbit asal Korea Selatan. Techcombank membentuk unit usaha exchange kripto dan mengintegrasikan pelacakan harga aset digital ke dalam platform sekuritasnya, sementara VPBank menyatakan kesiapan operasional sambil menunggu persetujuan regulator.

Meski demikian, pergeseran perilaku pengguna diperkirakan tidak terjadi secara instan. Remitano memperkirakan pasar akan terbelah pada fase awal, dengan sebagian pengguna beralih ke platform domestik berlisensi, sementara lainnya tetap menggunakan exchange internasional hingga platform lokal mampu bersaing dari sisi likuiditas, biaya, dan ragam produk.

Kebijakan perizinan ini juga menjadi bagian dari upaya Vietnam menjawab isu perlindungan investor dan pengawasan anti pencucian uang. Selama ini, kekhawatiran di area tersebut membuat Vietnam masih berada dalam daftar grey list Financial Action Task Force (FATF), meskipun tingkat adopsi kripto ritel di negara tersebut tergolong tinggi.

Baca juga: Vietnam Batasi Program Uji Coba Exchange Kripto Hanya untuk Lima Platform