Seoul akan Luncurkan Sistem Petisi Online dengan Blockchain

Pemerintah Seoul berencana untuk meluncurkan sistem petisi online dengan menggunakan blockchain pada 1 Maret 2020. Sistem ini sangat dinantikan dan memungkinkan penduduk di ibu kota Korea Selatan itu bisa mengusulkan saran kepada pemerintah tentang kemungkinan perubahan pada kebijakan yang ada.

Inisiatif teknologi di Seoul ini dinamakan Democracy Seoul yang sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk membangun platform yang lebih terbuka untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat umum.

Sejak Oktober 2018, kota ini telah merangkul semua hal tentang blockchain termasuk sistem buku besar yang didistribusikan penjualan mobil bekas sebagai bagian dari rencana induk blockchain senilai $ 109 juta.

Baca juga : Teknologi Blockchain Cara Argentina dan Korea Selatan Tingkatkan Ekonomi

Sistem Petisi Korea Selatan

Sistem petisi di Korea Selatan sebetulnya bukan hal baru, karena negara ini sebelumnya teah mengiznikan warganya untuk mengajukan petisi apa pun di situs web resmi Blue House, kantor Presiden negara itu. Ketika sebuah petisi mencapai 200.000 suara secara nasional, pemerintah diharuskan untuk mengatasinya secara publik.

Platform blockchain yang dikembangkan  pemerintah Seoul ini  akan beroperasi serupa dengan sistem petisi Blue House, tetapi eksklusif untuk penduduk di Seoul saja. Jika pertisi yang dibuat pada platform tersebut mencapai 1.000 suara maka Walikota Seoul, Park Won-soon akan meresponnya.

Teknologi blockchain ini utamanya akan digunakan untuk memverifikasi  identitas setiap orang di jaringan dan mencegah duplikasi suara.

Sistem Petisi Online Menghilangkan Duplikasi Suara

Blockchain Democracy Seoul ini menjadi salah satu kritik terhadap sistem petisi nasional yang telah diusik oleh duplikasi suara dan identitas palsu.

Seperti yang ditunjukkan oleh profesor jurnalisme Universitas Kookmin, Son Young-joon, seseorang dengan sedikit pengalaman tentang teknologi saja dapat melakukan tindakan curang di petisi online sebanyak empat kali, mereka bisa menggunakan nama penggina dan penyedia layanan internet yang berbeda. Adanya sistem blockchain ini dapat membuat otentikasi pemilih dapat berjalan lebih baik.

“Sebuah proses yang dipimpin oleh warga negara untuk menciptakan kebijakan praktis sejalan dengan visi kota Seoul bahwa setiap penduduk adalah Walikota, Seoul akan terus meningkatkan kerja sama warga dalam membentuk kebijakan lokal melalui platform, ” pungkas Kepala Democracy Seoul, Oh Gwan-young.

Sumber