Regulator Keuangan Prancis Usulkan Larangan Cryptocurrency Anonim

By Aulia Medina     Monday, March 11 2019

Kepala Komite Keuangan Majelis Nasional Perancis, Eric Woerth menyarankan larangan dalam cryptocurrency anonim atau yang disebut koin pribadi. Woerth mengungkapkan posisinya dalam sebuah laporan terbaru di aset kripto dan teknologi blockchain.

Larangan anonimitas dalam cryptocurrency

Dalam laporan tersebut, Woerth mempertimbangkan pengenalan dari larangan dalam mata uang digital yang menyediakan anonimitas yang lebih besar kepada para pengguna dan menyatakan:

“Ini sudah tepat mengajukan sebuah larangan dalam penyebaran dan perdagangan dalam [cryptocurrency yang dibangun] untuk memastikan anonimitas lengkap dengan mencegah prosedur identifikasi apa pun dengan desain. Ini adalah kasus untuk sejumlah [cryptocurrency] tertentu (Monero, PIVX, DeepOnion, Zcash …) yang tujuannya adalah untuk memotong kemungkinan mengidentifikasi pemegang. Sampai saat ini, peraturan belum berjalan sejauh itu.”

Terlepas dari itu, Woerth membahas kemungkinan masalah yang terkait dengan cryptocurrency, termasuk penipuan, penggelapan pajak, pencucian uang, dan konsumsi energi. “Perbedaan antara berbagai penggunaan [cryptocurrency] harus dilanjutkan, untuk membentuk pelindung regulasi yang lebih halus dan lebih tepat dari kepentingan umum, serta kepentingan pribadi para wirausahawan dari domain ini, ” jelas presiden menambahkan.

Baca juga: Dua Perusahaan Gunakan Crypto Untuk Bayar Pajak di Ohio, AS

April tahun lalu, regulator Jepang menyarankan tindakan serupa dengan mencegah pertukaran mata uang kripto dari perdagangan altcoin yang berorientasi pada anonimitas Dash (DASH) dan Monero. “Ini harus dibahas secara serius, apakah pertukaran mata uang kripto yang terdaftar harus diizinkan untuk menggunakan mata uang tersebut,” kata anggota regulator  Otoritas Jasa Keuangan negara yang tidak disebutkan namanya.

Desember lalu, majelis parlemen Perancis menolak amandemen terhadap RUU keuangan 2019 yang akan memudahkan perpajakan yang terkait kripto. Parlemen menolak total empat proposal, dimana salah satu amandemen diajukan untuk meningkatkan volume tahunan transaksi di bawah pembebasan pajak dari 305 euro (sekitar $ 341) menjadi 3.000 euro ($ 3.359), atau bahkan 5.000 euro ($ 5.599).

Pada 2017, Presiden Perancis, Emmanuel Macron mengatakan dia menginginkan Perancis menjadi “negara startup,” sikap Prancis secara keseluruhan terhadap mata uang digital tetap tidak jelas. November tahun lalu, bank sentral negara itu menolak untuk menyetujui rencana yang akan memungkinkan ribuan kios tembakau untuk menjual Bitcoin (BTC) mulai Januari 2019.

Sumber