Regulasi Baru Penawaran Token Aset Digital Diperkenalkan Di Filipina

Asia Blockchain and Crypto Association (ABACA) pada 4 Februari merilis press release yang menyatakan Filipina telah memperkenalkan beberapa aturan baru yang mengatur Digital Asset Token Offering (DATO).

Regulasi baru tersebut dikeluarkan oleh Cagayan Economic Zone Authority  (CEZA) negara tersebut yang dilaporkan dirancang untuk meregulasi industri cryptocurrency dan melindungi para investor, mempengaruhi masalah seperti akuisisi aset crypto, termasuk token utilitas dan keamanan. Dengan demikian CEZA menjadi aturan utama, sementara ABACA telah dirancang sebagai self-regulatory organization (SRO) untuk menegakkan kerangka kerja baru.

Semua DATO  harus memiliki dokumen data yang lengkap dengan perincian dalam  penerbit dan proyek, disertai saran dan sertifikasi para ahli, Token haru didaftarkan Offshore Virtual Currency Exchange (OVCE) berlisensi.

Dibagi beberapa tingkatan

Aturan dibagi menjadi beberapa tingkatan, di mana tingkat satu melibatkan investasi dan aset yang tidak melebihi $5 juta yang dibuat dalam token digital; tingkat kedua mencakup kisaran $10 dolar, dan tingkat tiga berkaitan dengan investasi dan aset yang melebihi $10 jut.

Administrator dan Kepala Eksekutif CEZA Raul Lambino mengomentari kerangka kerja yang baru diperkenalkan:

“Ini adalah tujuan kami untuk menyediakan aturan-aturan yang jelas dan pedoman yang akan mendorong inovasi namun memastikan kepatuhan yang tepat oleh para pelaku di ekosistem. Ini adalah harapan kami bahwa serangkaian inovasi peraturan ini akan membawa sektor aset digital selangkah lebih dekat ke adopsi dan penerimaan oleh lembaga dan sistem keuangan tradisional.”

Baca juga: Pemilik Crypto Exchange BitGrail yang Diretas Dihukum Kembalikan Dana Nasabah.

Meskipun pernyataan tersebut tidak menyebutkan initial coin offering (ICO),  Securities and Exchange Commission (PSEC) Filipina telah membicarakan hal tersebut, aturan baru bisa mewakili langkah ke arah itu.

PSEC pada awalnya mengeluarkan beberapa aturan untuk mengatur ICOs untuk tinjauan publik pada bulan Agustus 2018. Agensi kemudian menetapkan perusahaan mana pun yang terdaftar di Filipina yang ingin menjalankan ICO, atau token penjualan ICO apa pun untuk orang Filipina, harus menyerahkan “permintaan penilaian awal” kepada Komisi untuk menentukan apakah token mereka adalah keamanan.

Papa September 2018, PSEC mengumumkan hal ini dikarenakan mengungkap rancangan peraturan untuk cryptocurrency pada pertengahan bulan, juga mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja bersama-sama dengan bank sentral, Bangko Sentral ng Pilipinas, dengan tujuan untuk membangun sebuah “Pengawasan kooperatif.”

Namun, pada awal 2019, PSEC mengklaim bahwa pihaknya tidak siap untuk mengeluarkan peraturan ICO akhir, dihubungkan penundaan rilis dengan permintaan oleh pemangku kepentingan yang berbeda untuk waktu lebih lanjut untuk melihat rancangan peraturan ICO.

Sumber