Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Regulasi kripto telah dirilis! Menimbang aset kripto (crypto asset) yang telah beredar luas di masyarakat, dan untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat maka pemerintah menyusun regulasi aset kripto tersebut. Kebijakan ini digunakan untuk keamanan transaksi sehingga masyarakat dan investor merasa lebih aman dalam bertransakasi.

Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sedang merumuskan regulasi mengenai aset kripto dari bulan Agustus dengan melibatkan beberapa pelaku usaha kripto atau yang bisa disebut dengan exchange. Exchange yang terlibat dalam perumusan regulasi ini tentu saja menyambut baik usulan pemerintah agar transasksi yang dilakukan bisa lebih terorganisir. Dengan adanya kepastian hukum mengenai aset kripto diharapkan perkembanan kripto di Indonesia bisa terdongkrak

Baca juga: Perkembangan Blockchain Di Indonesia

Regulasi Kripto

Telah dinyatakan berdasarkan dengan  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset),  Pasal 1 disebutkan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) telah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan sebagai Subjek Kontrak Berjangka yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Dengan diterbitkannya regulasi ini, kripto bisa diperdagangkan di bursa berjangka dan diawasi lagsung oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi.

Sumber