Reaksi Bursa Jepang Terhadap Revisi Regulasi Crypto

Bitbank exchange cryptocurrency yang berbasis di Jepang mulai menerapkan perubahan pada perusahaannya untuk mengimbangi Undang-Undang Layanan Pembayaran (Payment Services Act atau PSA). Regulasi tersebut telah direvisi oleh pemerintah Jepang dan mulai efektif pada 1 Mei 2020 lalu.

Atsushi Kuwabara dari Bitbank merespon terkait bagaimana exchange lokal dan badan pengawas menanggapi modifikasi regulasi terkait cryptocurrency yang pertama kali diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Jepang pada 2019.

Pengubahan Nama

Di bawah modifikasi PSA ini, semua referensi mengenai “mata uang digital” harus diganti dengan istilah “aset crypto”.

Seperti dilansir dari Cointelegraph, badan regulator mandiri negara tersebut, Japan Currency Exchange Agency (JVCEA), telah mengubah namanya menjadi Japan Crypto Asset Exchange Agency, meskipun jika disingkat masih akan disebut JVCEA. Kuwabara juga mengatakan Bitbank akan memodifikasi situs webnya dan semua publikasi terkait perubahan ini.

Baca juga: Bank of Japan: CBDC Bukan Hal Mendesak Bagi Jepang

Mengelola Uang Pengguna Secara Terpisah

Mulai 1 Mei 2020, exchange crypto yang beroperasi di Jepang harus mengelola uang pengguna mereka secara terpisah dari arus kas perusahaan. Ini berarti operator sebagai pihak ketiga harus menyimpan uang pengguna di bank kepercayaan atau rekening bank terpisah yang dinaungi oleh bursa.

Namun, batasan-batasan ini adalah hasil revisi pada bulan April lalu, yang mensyaratkan antara lain, agar uang pengguna diamanatkan pada tempat-tempat yang dirasa aman. Menanggapi peraturan tersebut, exchange crypto BitMEX menutup layanan mereka di Jepang terhitung sejak 28 April 2020.

Regulasi Terkait Cara Aset Crypto Dikelola

Menurut pedoman PSA, peraturan exchange yang berlaku sekarang mengharuskan mereka melakukan “metode yang dapat diandalkan” dalam mengelola uang pengguna. Peraturan menyebutkan hal tersebut sebagai cold wallet, sebaliknya peraturan tersebut juga mengatakan bahwa hot wallet dapat digunakan selama perusahaan-perusahaan exchange tersebut memegang “jenis koin yang sama dan jumlah aset kripto yang sama” dengan aset crypto penggunanya. Hal ini akan memungkinkan perusahaan exchange apa pun untuk mengganti uang penggunanya jika terjadi pencurian.

Hak Pengembalian

Metode pengembalian atau penggantian dana yang diusulkan oleh PSA ini mungkin bagian dari tanggapan pemerintah terhadap kasus peretasan Mt. Gox, yang hingga saat ini beberapa penggunanya masih menunggu uang mereka kembali.

Di bawah Undang-Undang yang baru ini, Peraturan Kabinet Jepang dan pedoman pengawas keuangan Financial Services Agency (FSA), setiap pengguna yang mengirim aset crypto ke bursa memiliki “hak pengembalian yang diprioritaskan” untuk aset apapun.

Jika perusahaan exchange tersebut bangkrut, seperti halnya dengan Mt. Gox, pengguna akan dapat menerima kompensasi dalam preferensi pada kreditor lain.

Informasi selengkapnya dapat dilihat di sini