Peraturan Pajak Digital Currency Ditunda! Investor Crypto Korsel Bisa Sedikit Bernafas Lega

febrian surya

28th November, 2020

Korea Selatan akan mulai menerapkan peraturan pajak bagi pemilik mata uang digital pada Januari 2022 nanti. Penerapan aturan ini mengalami penundaan selama 3 bulan yang awalnya akan mulai diterapkan pada Oktober 2021.

Aturan ini akan mulai diberlakukan pada 2022, setelah Korea Selatan telah menyelesaikan proposal pajak digital currency pada Juli lalu bersama Wakil P      erdana Menteri Hong-Nam-Ki. Peraturan pajak ini akan membuat para pemilik mata uang digital harus membayar 20% dari keuntungan investasi cryptocurrency milik mereka bila di atas 2,5 juta won.

Namun, aturan ini tidak begitu saja bisa diterima oleh seluruh pihak. Melainkan, ada beberapa pihak yang dianggap tidak setuju dengan kebijakan baru ini. Di mana, salah satunya adalah Ekonom Universitas Yonsei, Sun Tae-yoon, yang beranggapan bahwa industri cryptocurrency di Korea Selatan masih belum siap untuk menerima potongan sebesar 20% tersebut.

“Terlalu dini bagi pemerintah untuk mengenakan pajak mata uang digital pada saat pasar masih belum cukup berkembang dengan cara yang stabil. Lantaran, peraturan atau kebijakan yang baru ini bisa menjadi batu sandungan bagi industri cryptocurrency untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” ungkap Sun Tae-yoon.

Desakan untuk menunda kebijakan pajak bagi pemilik cryptocurrency juga datang dari Asosiasi Blockchain Korea. Bahkan, asosiasi ini meminta pemerintah agar menunda implementasinya selama 2 tahun. Karena jangka waktu yang diberikan saat ini dinilai terlalu pendek untuk exchange.

“Diperlukan waktu persiapan minimum yang cukup wajar agar dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional dan mengamankan penerimaan pajak dalam jangka panjang,” pungkas ketua Asosiasi Blockchain Korea, Gap-soo.

Anggota parlemen Korea Selatan dikabarkan telah menawarkan penangguhan aturan ini ke industri cryptocurrency. Surat kabar Dong-A llbo,  melaporkan bahwa anggota parlemen setuju bahwa jangka waktu yang diberikan kepada exchange dinilai tidak cukup untuk mengikuti aturan pajak yang baru ini.

Sub-komite pajak di majelis nasional Korea Selatan diharapkan mengumumkan tanggal spesifik kapan pelaksanaannya dalam beberapa minggu ke depan.

Perwakilan Lee Dong-min dari partai Demokrat yang berkuasa menyatakan “Baik untuk menerapkan aturan pajak baru ini secepatnya” tetapi juga penting untuk membiarkan sistem diselesaikan secara baik untuk memperoleh kata sepakat yang disetujui secara bersama-sama.

Sumber