Pengenaan Pajak Aset Kripto di Korea Selatan Ciptakan Kebingungan

Pada 30 Desember, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang saat ini, pemerintah tidak dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan individu dari transaksi mata uang digital.  

Berdasarkan undang-undang perpajakan di Korea Selatan saat ini, keuntungan individu dari transaksi cryptocurrency tidak dikenakan pajak karena mereka tidak terdaftar dalam undang-undang pajak penghasilan.

Tapi, hal ini menjadi kontras karena baru-baru ini Pelayanan Pajak Nasional mengenakan tagihan pajak  sebesar 80 miliar won ($ 68,9 juta)  pada bursa kripto lokal Bithumb Korea.  

Padahal menurut kementerian, undang-undang pajak penghasilan Korea Selatan berisi enumerasi yang hanya memungut pendapatan yang terdaftar di bawah pajak.

Karena keuntungan individu dari transaksi mata uang virtual tidak terdaftar sebagai pendapatan. Penghasilan ini tidak termasuk dalam pajak-pajak penghasilan.

Tidak mengherankan, Bithumb berencana untuk mengajukan untuk menghindari membayar tagihan, karena aturan perpajakan belum diterapkan pada industri perdagangan cryptocurrency.

Baca juga : Korea Selatan Kembangkan RUU Bagi Dasar Hukum Cryptocurrency

Pajak Atas Aset Virtual sedang Dikerjakan

Sementara ini pemerintah Korea Selatan sedang menunda untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari perdagangan aset digital, undang-undang  pun sedang dalam perbaikan.

Kementerian Strategi dan Keuangan negara tersebut sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mereka akan memungut pajak atas aset virtual melalui tagihan revisi kode pajak, karena tidak mungkin untuk mengenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan saat ini.

“Dalam kasus transaksi mata uang virtual perusahaan, semua transaksi yang meningkatkan aset bersih entitas dikenai pajak berdasarkan undang-undang saat ini, sehingga  itu tetap kena pajak. Tetapi secara praktis tidak mungkin menghasilkan hasil pendapatan pajak dengan hanya membedakan transaksi mata uang virtual, “ ujar kementerian.

Kementerian menambahkan jika mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk mengenakan pajak pada mata uang virtual dengan secara komprehensif meninjau kasus-kasus perpajakan oleh negara-negara besar, konsistensi dengan standar akuntansi dan tren dalam diskusi internasional tentang pencegahan pencucian uang.

Korea Selatan Perlu Mendefinisikan Mata Uang Kripto

Menurut Korea Times, sementara pemerintah Korea Selatan berencana untuk membuat undang-undang yang membahas pengenaan pajak transaksi cryptocurrency pada paruh pertama tahun 2020. Negara ini perlu membuat definisi yang jelas tentang cryptocurrency dan aset digital.

Hal-hal lain yang perlu klarifikasi termasuk pertanyaan apakah keuntungan dalam transaksi cryptocurrency mirip dengan keuntungan dalam aset lain, seperti saham atau real estate.

Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga harus mengakses catatan perdagangan di pertukaran mata uang kripto merealisasikan undang-undang perpajakan.