PBB Cegah Eksploitasi Buruh Migran Hong Kong dengan Blockchain

Perusahaan jasa keuangan Blockchain Diginex dan International Organization for Migration (IOM) yang dipimpin PBB telah bekerja sama meluncurkan alat blockchain yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi pekerja migran di Hong Kong.

Melansir Cointelegraph yang menerima siaran pers Diginex yang diterbitkan pada 16 Desember. Alat blockchain tersebut dirancang untuk digunakan oleh sekitar 1.500 agen perekrutan pekerja rumah tangga migran yang berbasis di Hong Kong dan beberapa agen terkait di negara pengirim pekerja. Nama sistemnya adalah International Recruitment Integrity System Self-Assessment for Ethical Recruitment (IRIS-SAFER).

Blockchain yang digunakan dalam proyek ini berfungsi untuk memastikan catatan data aman dan tidak berubah, menghasilkan  integrits data yang lebih tinggi, transparansi, dan visibilitas.

Hong Kong sendiri merupakan rumah bagi hampir 390.000 pekerja migran. 98% di antaranya adalah perempuan dan  56% dilaporkan dikenai biaya ilegal oleh agen perekrutan.

“ Melalui penggunaan IRIS-SAFER, agen pertama-tama akan mempelajari standar rekrutmen etis global, kemudian dapat menunjukan kemajuannya dan pada akhirnya membuktikan komitmen mereka. Dengan proyek ini, kami mengambil gambran dari pekerjaan global IOM melalui inisiatif IRIS, dan menyesuaikannya dengan pengalaman khusus untuk merekrut pekerjaan rumah tangga migran ke Hong Kong, “ ujar Giuseppe Crocetti, Kepala Misi IOM Cina.

Setelah meluncurkan sistem di Hong Kong, organisasi ini berencana untuk menyebarkannya secara global.

Baca juga Unicef Mendanai 6 Perusahaan Blockchain

Ekspansi Terbaru Diginex

Selain bekerja sama dengan PBB perihal penggunaan Blockchain bagi pekerja rumah tangga migran, sebelumnya Diginex telah bergabung denga Global Digital Finance, badan industri yang mendorong percepatan dan adopsi keuangan digital, sebagai salah satu anggota pendiri.

Jadi, dunia cryptocurrency bukanlah hal baru bagi Diginex. Bagi PBB ini juga bukan pertama kalinya mereka menggunakan blockchain.

Tahun lalu kantor Perserikatan Bangsa-bangsa tentang narkoba dan kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dilaporkan akan bermitra dengan perusahaan-perusahaan telemedis dan telepsikologi berbasis blockchain untuk memperluas layanan kesehatan dasar gratis di seluruh Afrika Timur.

Sumber