Coinvestasi Telegram Group Coinvestasi Telegaram Channel

Negara Asia Tenggara Ini Susul Pemerintah Thailand Terbitkan Obligasi Blockchain

febrian surya     Thursday, July 23 2020

Beberapa waktu lalu negara Thailand dikabarkan melakukan uji coba penerbitan obligasi negara lewat blockchain senilai 200 juta bath, dari uji coba ini membuat pembelian minimal obligasi bisa ditekan menjadi 100 bath dari 1.000 bath di negara tersebut.

Selain memiliki biaya yang relatif lebih murah, penggunaan blockchain untuk penerbitan obligasi juga mempermudah proses pencatatan transaksi yang terjadi dengan mengikuti sistem secara real time. Jadi, tak heran bukan hanya negara Thailand saja yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mempermudah distribusi obligasi negara. Melainkan, ada pula negara Asia Tenggara lainnya yakni Filipina.

Biro Perbendaharaan Filipina bersama Union Bank dan Philippine Digital Asset Exchange baru saja merilis sebuah aplikasi blockchain bernama Bonds.PH yang berguna untuk mendistribusikan obligasi milik pemerintah. Hal ini untuk membantu memperluas distribusi obligasi hingga ke masyarakat unbanked yang ada di Filipina.

Hampir 77% dari orang dewasa di Filipina diperkirakan belum memiliki rekening bank, di mana memiliki rekening bank menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin membeli obligasi di bank maupun sekuritas.

“Peluncuran Bonds.PH dapat membuka jalan bagi seluruh masyarakat Filipina untuk berinvestasi obligasi secara mudah dengan biaya yang terjangkau di obligasi ritel terbaru, RTB-24 khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank,” ungkap Rosalia V.De Lion, Bendahara Nasional Filipina.

Selain itu, aplikasi Bonds.PH juga memungkinkan masyarakat yang ingin berinvestasi pada obligasi dengan minimal pembelian sebesar 5.000 peso Filipina ($100). Investasi obligasi lewat Bonds.PH semakin mudah dengan adanya fitur pembayaran digital dengan menjalin kemitraan dengan InstaPay, Gcash, dan Paymaya. Serta, melalui internet banking dan over the counter payment lewat akun pengguna Union Bank.

Penggunaan DLT pada aplikasi ini untuk mengurangi waktu dan biaya selama verifikasi manual dan proses penyelesaian pembelian. Di mana, Biro Perbendaharaan Filipina juga ingin memastikan bahwa pendistribusian obligasi kepada masyarakat bisa berjalan dengan aman secara ekonomi.

Proyek ini dapat dikatakan sebagai lanjutan proyek Union Bank dalam hal melakukan transformasi digital di Filipina untuk meningkatkan inklusi keuangan di sana. Pada Juli 2019, Union Bank meluncurkan stablecoin yang berfokus kepada pembayaran digital yang didukung pemerintah Filipina. Peningkatan inklusi keuangan diprediksi akan terus meningkatkan di bank akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia yang membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menumbuhkan dana menganggur yang dimiliki dengan cara berinvestasi.

Sumber