Dewan Syariah Malaysia Izinkan Investasi dan Perdagangan Cryptocurrency

Dewan Penasihat Syariah Komisi Sekuritas Malaysia (SC) membuat pernyataan mengenai posisi mereka terhadap perdagangan mata uang crypto di negara tersebut dalam acara Invest Malaysia 2020 baru-baru ini. Ketua SC Datuk Syed Zaid Albar dikutip dari Edge Markets mengatakan selama sesi panel telekonferensi pada hari Selasa (07/07) lalu:

Dewan Penasihat Syariah SC telah memutuskan pada prinsipnya, mengizinkan investasi dan perdagangan dalam mata uang digital dan token pada pertukaran aset digital yang terdaftar.

Ia menambahkan, “Ini adalah resolusi yang sangat inovatif yang dilakukan oleh SAC (Dewan Penasihat Syariah) yang dapat memacu pengembangan dan investasi lebih besar dalam aset digital. (…) Setelah resolusi diselesaikan, kami akan mengeluarkan rincian lebih lanjut.”

Baca juga: Cara Beli Bitcoin di Malaysia

Dewan Penasihat Syariah didirikan dengan dukungan dari Kementerian Keuangan Malaysia pada tahun 1996. Tugasnya, menurut situs web SC, adalah “untuk memastikan bahwa implementasi pasar modal Islam mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Ruang lingkup yurisdiksinya adalah untuk memberi nasihat kepada komisi tentang semua hal yang terkait dengan pengembangan komprehensif pasar modal syariah dan berfungsi sebagai pusat referensi untuk semua masalah pasar modal syariah.”

Malaysia adalah negara multiras dengan populasi saat ini sekitar 32 juta, sekitar 60% (19,43 juta) di antaranya adalah Muslim, Pusat Pariwisata Islam Malaysia menambahkan bahwa Islam secara konstitusional adalah agama resmi negara itu. “Hukum Syariah di Malaysia hanya berlaku untuk Muslim dan digunakan dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kepercayaan dan masalah keluarga,” catat pusat tersebut.

Regulasi Cryptocurrency Malaysia

Komisi sekuritas Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, mulai mengatur industri cryptocurrency negara itu pada 15 Januari tahun lalu, ketika “Pasar Modal dan Pelayanan (Keputusan Sekuritas) (Mata Uang Digital dan Token Digital) Order 2019” mulai berlaku. Sejauh ini, tiga perusahaan pertukaran cryptocurrency telah disetujui dalam beroperasi di negara ini: Luno Malaysia, Sinegy Technologies, dan Tokenize Technology.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menentukan apakah perdagangan cryptocurrency sesuai dengan Syariah. Dilansir dari Bitcoin.com, sebelumnya melaporkan bahwa makalah penelitian menyatakan bitcoin mematuhi hukum Syariah. Ada juga pertukaran mata uang kripto yang berspesialisasi dalam mematuhi Syariah.

Raksasa media digital Jepang, Okwave Inc., baru-baru ini menyimpulkan penelitian bersama tentang koin digital yang sesuai dengan Syariah bekerja sama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Menekankan bahwa adopsi cryptocurrency berkembang di seluruh dunia, perusahaan memberikan tanggapannya pada bulan Januari lalu:

Statistik menunjukkan penggunaan mata uang crypto di negara-negara Muslim masih berada di antara yang paling rendah di seluruh dunia, hal ini dikaitkan dengan keengganan mereka dalam melegitimasi mata uang crypto karena takut tidak mematuhi hukum Islam.

Informasi ini dapat dibaca kembali di sini