Bisakah Tiongkok Memimpin Blockchain Global Tanpa Crypto?

Negeri Tirai Bambu ingin memimpin dalam perkembangan blockchain. Tapi apakah itu juga mengubah pendirian mereka yang anti terhadap crypto sebelum menjadi pemimpin blockchain di seluruh dunia?

Tiongkok memegang sifat negatif terhadap mata uang yang bersifat desentralisasi. Tetapi blockchain, teknologi yang mendukung perkembangan crypto, menarik minat mereka untuk mulai melihat proyek perlindungan kekayaan intelektual berbasis blockchain.

Sejumlah reward, seperti subsidi biaya paten dan kredit pajak, dilaporkan sudah ditawarkan kepada otoritas lokal untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual berbasis blockchain. Menurut Bloomberg, semakin banyak perusahaan swasta Tiongkok yang tertarik karena mereka bersaing dengan perusahaan asing.

Pemimpin dari Eiger Law, sebuah firma kekayaan intelektual dan teknologi di Taiwan, John Eastwood, berbicara pada Bloomberg bahwa “Universitas dan perusahaan di Amerika Serikat melakukan riset dan pengembangan dengan baik, tetapi tidak memiliki dukungan dari pemerintah selayaknya di Tiongkok. Ini membuat Tiongkok lebih unggul.”

Aplikasi Paten yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok pun meningkat beberapa tahun ini. Menurut media lokal, Sina.com, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengajukan 550 aplikasi paten dalam teknologi blockchain di seluruh dunia antara 2008 hingga 2017. Jumlah ini melampaui jumlah aplikasi paten blockchain yang diajukan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Raksasa teknologi Tiongkok juga membantu negaranya untuk memimpin penggunaan dan pengembangan blockchain. Baru-baru ini, ritel raksasa JD.com mengumumkan peluncuran platform blockchain terbaru yang memungkinkan klien perusahaan mereka mengembangkan aplikasi dan sistem berbasis smart contract. Strategi Retail as a Service (RaaS) ditujukan agar perusahaan yang tidak memiliki pengetahuan detail tentang teknologi blockchain bisa memanfaatkannya. Sistem ini bersaing dengan Amazon Web Services (AWS), sebuah platform blockchain-as-a-service yang diluncurkan oleh ritel online Amerika tersebut di bulan April.

Alibaba juga sangat tertarik memanfaatkan pengembangan blockchain. Mereka telah mengajukan 43 paten yang bergerak di bidang penemuan, desain, dan utilitas. Raksasa internet ini dilaporkan dalam posisi kedua setelah People’s Bank of China (PBOC) yang mengajukan 68 aplikasi paten blockchain. Alibaba yakin bisa menggunakan teknologi blockchain untuk melawan produk palsu dan memperluas akses kualitas kesehatan di Tiongkok.

Meskipun Tiongkok akan terus maju dengan perkembangan blockchain, pendirian negatif mereka terhadap cryptocurrency bisa menghambat inovasi lebih lanjut. Ian Liu, pengacara properti intelektual senior dari firma hukum Deacon di Hong Kong, berbicara pada Bloomberg bahwa “Tiongkok tidak memimpin dunia dalam hal mengakui dan mengatur aset blockchain.”

Walau Baidu, JD.com, dan Alibaba telah “mengakui pentingnya blockchain sebagai teknologi masa depan,” Liu berkata bahwa usaha Tiongkok dalam pelarangan cryptocurrency pada akhirnya dapat memperlambat upaya pengembangan blockchain di negara tersebut.