Memahami Bursa Berjangka Kripto di Indonesia

Bappebti menetapkan pendirian bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023. Dalam penetapan tersebut Bappebti menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara yang akan menjalankan operasional dan mengelola bursa kripto Indonesia.

Selain itu, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-LKBAK/07/2023 tentang persetujuan sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia.

Bappebti juga telah menunjuk PT Tennet Depository Indonesia yang akan berperan sebagai lembaga penyimpanan aset kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023.

Keluarnya ragam keputusan itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bursa kripto teregulasi pertama di dunia.

Dengan hadirnya bursa berjangka resmi, pedagang fisik aset kripto mesti mengikuti mekanisme yang akan berhubungan dengan bursa berjangka. Beberapa istilah yang akan terlibat dalam mekanisme ini adalah:

• Pelanggan aset kripto, yakni pihak pengguna jasa yang disediakan Pedagang Fisik Aset Kripto dalam perdagangan aset kripto.
• Pedagang fisik aset kripto, yakni pihak yang sudah mendapat persetujuan Bappebti guna menjalankan transaksi kripto.
• Bursa berjangka, yakni wadah untuk mengawasi perdagangan aset kripto.
• Lembaga kliring berjangka, bertugas untuk menyelesaikan transaksi dan mencatat detail transaksi.
• Depository, yakni tempat penyimpanan aset kripto yang telah ditransaksikan.

Mekanisme Kerja Bursa Berjangka Kripto

Berdasarkan dokumen dari Bappebti mekanisme transaksi aset kripto dimulai dengan pelanggan aset kripto melakukan transaksi dengan pedagang fisik aset kripto. Transaksi ini bisa merupakan pembelian yakni dari rupiah menuju aset kripto, atau penjualan yakni dari aset kripto menuju rupiah.

Transaksi ini akan dicatat dan diselesaikan melalui lembaga kliring berjangka. Perhitungan kuotasi harga merujuk pada bursa berjangka sebagai referensi harga. Setelah proses ini selesai, 70% dari aset kripto yang ditransaksikan akan diletakkan pada Depository dan 30% lainnya akan diletakkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto.

Peran bursa berjangka di kripto bisa terbilang mirip dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada saham karena keduanya tidak dapat digunakan sebagai akses melakukan transaksi. Transaksi saham tetap dilakukan pada perusahaan sekuritas, transaksi kripto tetap dilakukan pada pedagang fisik aset kripto.

Namun pada BEI, mereka dapat menerapkan kebijakan tertentu yang dapat mempengaruhi mekanisme perdagangan seperti penetapan batas atas dan bawah (ARA/ARB). Pada bursa berjangka kripto yang baru diresmikan, belum jelaskan peran lainnya selain sebagai referensi harga dan pengawasan pasar kripto.

Baca juga: Bappebti Resmi Dirikan Bursa Kripto Indonesia!

Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Bursa Berjangka

Hadirnya bursa berjangka kripto resmi di Indonesia memiliki kelebihan antara lain:

• Dana investor terjamin, mekanisme melibatkan lembaga kliring yang sekaligus sebagai penjamin dana investor yang diasuransikan semisal terjadi kasus seperti peretasan yang menyebabkan kehilangan dana.
• Bisa menjadi benchmark bursa kripto negara lain, per artikel ini dibuat, Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki bursa kripto resmi secara nasional. Hal ini memungkinkan Indonesia menjadi contoh dalam pembentukan bursa kripto nasional di negara lain.

Namun ada beberapa kekurangan dari mekanisme ini antara lain:

• Eksekusi belum jelas, info tentang kapan mekanisme ini dieksekusi masih belum jelas.
• Kemungkinan adanya fee tambahan, adanya proses tambahan seperti melalui lembaga kliring dan depository memungkinkan adanya fee tambahan disamping pajak.

Ekosistem Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia

Per 25 Juli 2023, terdapat 30 pedagang fisik aset kripto yang resmi terdaftar di Indonesia. Nama-nama tersebut antara lain: Indodax, Pintu, Tokocrypto, Triv, Zipmex, dan 25 nama lainnya.

Dalam proses untuk menjadi pedagang fisik aset kripto, entitas yang mendaftar harus sudah dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Selain itu terdapat beberapa syarat yang terpenuhi seperti:

• Menyetor modal Rp50 miliar dan ekuitas sebesar Rp40 miliar.
• Memiliki struktur organisasi yang lengkap.
• Merupakan anggota kliring dan bursa berjangka.
• Mengikuti standar operasional prosedur (SOP) minimum mekanisme penyimpanan aset kripto, pengawasan, pengendalian internal dan risk manajemen.
• Memiliki sistem dan sarana perdagangan online yang terhubung ke bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka
• Memiliki minimal 1 pegawai bersertfikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung melalui Bappebti. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto akan dicek kelayakannya.